WARTA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan serentak pada 20 Februari 2025.
Tito menjelaskan bahwa pemilihan tanggal tersebut telah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto setelah jadwal semula pada 6 Februari dibatalkan. Pembatalan ini menyusul perubahan jadwal putusan dismissal di MK.
“Saya melapor kepada Presiden, dan beliau memilih tanggal 20 [Februari], hari Kamis,” ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Senin (3/2).
Pelantikan kepala daerah tersebut, kata Tito, akan berlangsung di Ibu Kota Negara yang masih berkedudukan di Jakarta. Namun, ia menambahkan bahwa masalah tempat pelantikan masih akan dibahas lebih lanjut, mengingat jumlah kepala daerah yang dilantik sangat banyak.
Tito menegaskan bahwa pelantikan ini akan melibatkan total 296 kepala daerah yang tidak bersengketa di MK, ditambah dengan kepala daerah yang sudah diputuskan melalui sidang dismissal yang dipercepat pada 4-5 Februari 2025.
“Jadi, kami menegaskan bahwa pelantikan sesuai dengan Undang-Undang, itu akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara, yaitu Jakarta. Pelantikan akan dilaksanakan serentak oleh Presiden untuk 296 gubernur, bupati, dan wali kota yang non-sengketa, ditambah dengan jumlah yang diputuskan melalui sidang dismissal, meski kami belum mengetahui angka pastinya,” tambah Tito.
Mendagri juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan tempat pelaksanaan pelantikan mengingat jumlah undangan yang cukup besar, termasuk pendamping dan undangan lainnya.
“Ini adalah rencana kami. Pelantikan serentak itu direncanakan pada 20 Februari di Jakarta. Namun, karena jumlah undangannya banyak, dan lokasi pelantikan harus disesuaikan, kami masih menghitung dan mempertimbangkan tempat yang tepat,” tutup Tito.
