WARTA, JAKARTA – Pemerintah menambah kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi 350 ribu unit melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Bahkan, ada peluang kuota tersebut kembali meningkat sebanyak 90 ribu unit tambahan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (19/5). Menurutnya, peningkatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi MBR.
“Awalnya kuota FLPP hanya 220 ribu rumah. Kini sudah bertambah 130 ribu menjadi 350 ribu unit. Dan masih ada peluang penambahan 90 ribu unit lagi,” ungkap Maruarar, yang akrab disapa Ara, dikutip CNN Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian PKP, kuota awal subsidi rumah untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 220 ribu unit. Tambahan 130 ribu unit kini sudah dikunci dengan pendanaan yang tersedia, sementara peluang penambahan 90 ribu unit sedang dalam tahap penjajakan.
APBN Hanya Cakup 9 Persen Kebutuhan Rumah
Di sisi lain, Menteri PKP mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu mencakup sekitar 9 persen dari target 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Artinya, APBN hanya bisa membiayai sekitar 270 ribu unit rumah.
“Kami masih harus mencari solusi pendanaan untuk 2,7 juta rumah lainnya. Tapi kami optimistis bisa tercapai dengan kerja keras, kejujuran, dan transparansi,” tegasnya.
Ara juga menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini berbeda dari periode sebelumnya. Kementerian yang ia pimpin perlu menggandeng berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia hingga sektor swasta lewat program corporate social responsibility (CSR), untuk menutupi kekurangan pembiayaan.
“Kalau tidak yakin bisa, kami siap diganti. Tapi selama dipercaya, kami akan bekerja sekuat tenaga untuk mencapai target,” pungkasnya.
