WARTA, NUNUKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Arming, S.H, melaksanakan agenda Kunjungan Dapil (KUNDAPIL) pada Kamis, 27 Februari 2025, yang bertempat di Jl. Pembangunan, Nunukan Barat dan Jl. Rimba, Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kaltara.
Dalam kunjungannya, Arming mendengarkan berbagai keluhan masyarakat yang menjadi perhatian penting, baik bagi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Beberapa persoalan yang disampaikan warga antara lain terkait permohonan bantuan PJU (Penerangan Jalan Umum), pengembangan UMKM, akses jalan dan jembatan, serta harapan akan beasiswa sarjana. Arming juga mendorong pemerintah untuk memprogramkan Beasiswa 1 Wilayah (RT) Satu Sarjana untuk memberi kesempatan lebih luas kepada generasi muda di daerahnya.
“Dalam KUNDAPIL ini, ada beberapa persoalan yang menjadi keluhan masyarakat. Kami akan terus mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian, seperti permohonan bantuan PJU, dukungan terhadap UMKM, akses infrastruktur yang lebih baik, dan tentunya beasiswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Arming.
Lebih lanjut, Arming juga memantau langsung bantuan pembangunan Masjid Alfatah dan Al Huda yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara melalui bagian Kesra. Dalam kesempatan tersebut, Arming mengonfirmasi bahwa bantuan untuk kedua masjid tersebut sudah disalurkan. Namun, ia mencatat bahwa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) masih belum selesai, sehingga ia meminta agar proses administrasi tersebut segera diselesaikan.
“Hari ini, saya kroscek langsung bantuan untuk masjid-masjid ini. Bantuan sudah turun, tetapi SPJ-nya belum selesai. Saya meminta agar ini segera diselesaikan,” tambahnya.
Selain itu, Arming juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proyek pembangunan dermaga 3 PLBL Liem Hie Djung di Nunukan, yang saat ini masih dalam tahap adendum meski belum ada serah terima untuk digunakan. Sebagai anggota DPRD yang bertanggung jawab, Arming menyatakan akan meninjau langsung kondisi dermaga tersebut.
“Saya berencana meninjau kembali pembangunan Dermaga 3 PLBL Liem Hie Djung. Ini bagian dari tugas saya sebagai pengawas pembangunan sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kami perlu memastikan proyek ini sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak ada kendala yang menghalangi operasionalnya,” tegas Arming.
Arming juga mengingatkan pentingnya transparansi dan kualitas dalam setiap proyek yang melibatkan dana rakyat. Ia memastikan akan mengawal semua proyek yang didanai pemerintah dengan penuh tanggung jawab.
“Saya akan terus mengawal penggunaan uang rakyat dalam proyek-proyek ini agar apa yang diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat terwujud dengan baik,” tutupnya.