WARTA, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan adanya dugaan pengurangan harga dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan informasi yang diterima, makanan yang seharusnya diterima dengan nilai Rp10.000 justru diberikan dengan harga hanya Rp8.000.
“Ini masih informasi awal, belum diverifikasi atau divalidasi. Kami sampaikan karena program ini bersifat pencegahan, dengan harapan informasi ini bisa segera ditindaklanjuti untuk menghindari masalah lebih lanjut,”ujar Setyo saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).
Setyo mengingatkan bahwa distribusi dana yang terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN) harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat daerah.
Tanggapan Kepala BGN
Menanggapi temuan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa belum ada informasi mengenai perbedaan pagu bahan baku sejak awal. Dadan menegaskan bahwa untuk anak PAUD hingga kelas 3 SD, pagu yang ditetapkan adalah Rp8.000, sementara anak lainnya mendapat Rp10.000.
“Perbedaan pagu bahan baku tersebut berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia Barat. Pagu ini akan disesuaikan dengan indeks kemahalan daerah masing-masing,” kata Dadan, Sabtu (8/3).
Sebagai contoh, ia menyebutkan daerah seperti Papua dan Puncak Jaya yang memiliki anggaran lebih tinggi, yakni Rp59.717 per penerima. Dadan juga menegaskan bahwa penggunaan anggaran bahan baku dilakukan dengan prinsip at cost, artinya jika ada kelebihan, dana tersebut akan dikembalikan, sedangkan jika ada kekurangan, dana akan ditambah.
“Pagu bahan baku ini disusun oleh mitra kami dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap 10 hari. Jadi, jika dalam 10 hari ke depan ada kelebihan atau kekurangan, hal tersebut akan disesuaikan,” lanjutnya.
Pernyataan Istana
Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) juga memberikan tanggapan atas temuan KPK tersebut. Kepala PCO, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengecek lebih lanjut informasi yang disampaikan oleh KPK.
“Informasi yang disampaikan oleh Ketua KPK adalah bentuk pencegahan, bukan temuan yang sudah diverifikasi. BGN berjanji untuk memeriksa hal ini ke lapangan,” ujar Hasan pada wartawan, Sabtu (8/3).
Hasan juga menjelaskan bahwa pertemuan antara KPK dan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang berlangsung pada Rabu (5/3), merupakan bentuk niat baik BGN untuk memastikan pengelolaan anggaran MBG dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“BGN datang ke KPK untuk mendapatkan arahan dan memastikan pengelolaan anggaran program MBG berjalan dengan baik, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan program yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Presiden Prabowo berjalan dengan efisien,” tambah Hasan.
