WARTA, TANJUNG SELOR – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat kerja untuk finalisasi penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perbukuan dan Literasi. Rapat ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, yang mengungkapkan bahwa Ranperda ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perbukuan yang mendukung serta meningkatkan literasi di masyarakat Kaltara.
“Dengan adanya Ranperda ini, kami berharap dapat menciptakan payung hukum yang kuat bagi dunia perbukuan di Kalimantan Utara,” ujar H. Muhammad Nasir pada rapat yang berlangsung pada Sabtu (22/3/2025).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, di antaranya Kepala Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Supriyatno, S.Pd., M.A., serta Policy Lead INOVASI Jakarta, Ir. Handoko Widagdo, M.A. Selain itu, perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra kerja Komisi IV turut berpartisipasi dalam pembahasan.
Supriyatno memberikan apresiasi kepada DPRD Kaltara atas upaya mereka dalam merancang Ranperda ini, yang menjadikan Kalimantan Utara sebagai provinsi pertama yang menginisiasi Perda Perbukuan dan Literasi. Ranperda ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
“Langkah ini merupakan langkah maju bagi Kalimantan Utara. Perda ini penting untuk menetapkan batasan yang jelas antara perbukuan dan literasi, sehingga regulasi yang disusun dapat mencakup semua tujuan dan asas yang ada dalam undang-undang,” ungkap Supriyatno.
Lebih lanjut, Supriyatno menekankan bahwa dalam penyusunan Ranperda ini, aspek pembiayaan, kolaborasi antar pihak terkait, serta sistem monitoring yang efektif dalam implementasi Perda juga harus dipertimbangkan dengan matang.
Dengan adanya inisiatif ini, Kalimantan Utara semakin memperlihatkan komitmennya dalam mengembangkan dunia perbukuan dan literasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan berbudaya membaca.
