WARTA, NUNUKAN – Menanggapi keluhan masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga berdampak negatif pada kesehatan siswa sekolah di Kabupaten Nunukan, Komisi II DPRD Nunukan langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi produksi makanan tersebut, Senin (20/1/2025).
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH, menegaskan sidak ini dilakukan untuk memastikan kelayakan standar penyajian makanan yang diberikan kepada siswa. “Kami ingin memastikan kebenaran informasi terkait program Makanan Bergizi Gratis, terutama laporan adanya siswa SD 003 Nunukan Selatan yang mengalami gangguan kesehatan seperti mual dan diare setelah mengonsumsinya,” ujarnya.
Laporan Meningkat Tajam
Andi Fajrul mengungkapkan bahwa laporan awal menyebutkan sekitar 30 siswa terdampak, namun data terbaru dari pihak sekolah menunjukkan jumlah sebenarnya mencapai 90 siswa. “Kepala sekolah membenarkan bahwa banyak siswa yang terdampak setelah mengonsumsi makanan dari program ini,” jelasnya.
Inspeksi Mendadak ke Lokasi Produksi
Pagi tadi, Komisi II DPRD Nunukan bersama Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Danramil, Babinpotmar, serta pengawas pusat Ari Sanjayaa melakukan sidak ke rumah produksi MBG yang berlokasi di Kelurahan Mansapa, Nunukan Selatan. Inspeksi ini bertujuan memastikan proses produksi makanan dilakukan sesuai standar kebersihan dan kesehatan.
Namun, hasil temuan di lapangan sangat memprihatinkan. Tempat pengolahan makanan tidak memenuhi standar kebersihan, dengan kondisi ruangan yang berantakan, sampah berserakan, serta bahan mentah yang disimpan tanpa aturan.
“Alat seperti freezer seharusnya digunakan secara benar dan tidak bercampur antara bumbu, daging, maupun seafood. Kami mendapati pengelola tidak memiliki pengalaman memadai dalam mengelola dapur, sehingga proses produksi terlihat tidak tertata dengan baik,” ungkap Andi Fajrul.
Kurangnya Pengawasan dan Ahli Gizi
Komisi II DPRD Nunukan juga menilai area produksi yang tidak steril dapat meningkatkan risiko makanan terkontaminasi, sehingga berdampak pada kesehatan siswa. Andi Fajrul menegaskan perlunya keberadaan ahli gizi selama proses produksi untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan aman untuk dikonsumsi.
“Pengelolaan makanan MBG seharusnya dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki pengalaman dalam bidang katering, sehingga proses produksi hingga distribusi dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan,” tambahnya.
Desakan Perbaikan Menyeluruh
Atas temuan ini, Komisi II DPRD Nunukan mendesak pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh pada pengelolaan program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, pengawasan ketat juga harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan siswa.
“Kami berharap langkah-langkah perbaikan segera diambil agar program ini benar-benar memberikan manfaat positif tanpa mengorbankan kesehatan para siswa,” pungkas Andi Fajrul.
