WARTA, TARAKAN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong langkah nyata untuk mewujudkan swasembada pangan dan hilirisasi sektor pertanian di wilayah perbatasan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam rapat kerja bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas PUPR-Perkim, Rabu (4/6/2025), menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian RI yang menargetkan swasembada pangan di Kaltara tahun ini.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menegaskan bahwa target ambisius tersebut tak bisa dicapai tanpa perencanaan yang jelas dan komprehensif.
“Kita butuh roadmap yang terukur—mulai dari identifikasi komoditas unggulan, lokasi prioritas, kebutuhan infrastruktur, estimasi pembiayaan, hingga strategi pelibatan semua pihak dari hulu ke hilir,” tegas Nasir.
Bertani Harus Jadi Pilihan Ekonomi yang Menjanjikan
Nasir juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor pertanian. Menurutnya, tanpa kepercayaan bahwa bertani bisa menjamin kesejahteraan, masyarakat akan terus beralih ke sektor lain.
“Pemerintah harus menunjukkan bahwa bertani itu mudah dan menguntungkan. Ada teknologi, ada pupuk, ada penyuluh, harga stabil, dan pasar jelas. Jika tidak, petani akan kehilangan harapan,”katanya.
Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Nunukan Selatan, di mana banyak sawah terbengkalai karena pemiliknya lebih memilih membudidayakan rumput laut yang dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi.
Waspada Gagal Cetak Sawah
Selain itu, Nasir mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kesalahan masa lalu dengan mencetak sawah tanpa kajian yang memadai. Ia menegaskan, banyak proyek cetak sawah sebelumnya gagal karena mengabaikan aspek agroekologi, irigasi, pendampingan, dan kelembagaan petani.
“Jika tidak produktif dan tidak berkelanjutan, lahan hanya akan menjadi lahan tidur. Ini tidak boleh terulang,” ujarnya.
Kaltara Masih Bergantung pada Pangan dari Luar
Kondisi ketergantungan pangan di wilayah perbatasan seperti Nunukan juga menjadi sorotan. Nasir menyebut hampir semua kebutuhan pangan – mulai dari beras hingga sayur-mayur – masih didatangkan dari luar daerah seperti Makassar dan Surabaya.
“Cukup seminggu saja kapal dari Sulawesi tidak masuk, maka stok pangan menipis, harga melonjak, dan masyarakat panik. Ini persoalan serius. Padahal kita punya lahan luas yang belum dimanfaatkan optimal,” jelasnya.
Komitmen DPRD: Aksi Nyata, Bukan Sekadar Wacana
Di akhir pernyataannya, Nasir menegaskan komitmen Komisi II DPRD Kaltara untuk terus mendorong dinas teknis agar mengambil langkah konkret. Tujuannya tak lain adalah untuk membangun kepercayaan petani dan mewujudkan kemandirian pangan yang nyata, bukan sekadar wacana.
“Hilirisasi pertanian dan swasembada pangan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ini pekerjaan bersama yang harus kita kawal serius,” pungkasnya.
