WARTA, TANJUNG SELOR — Komisi II DPRD Kalimantan Utara menyoroti lambannya realisasi program dan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pada tahun 2025. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (23/6), dewan mendesak percepatan pelaksanaan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat pesisir dan nelayan.
Anggota Komisi II, Muhammad Nasir, S.Pi, MM menyebutkan, hingga akhir triwulan kedua, capaian fisik dan keuangan DKP baru berada di angka 38,64 persen dari total anggaran Rp20,16 miliar.
“Angka ini cukup mengkhawatirkan. Padahal banyak program penting seperti pengadaan sarana perikanan tangkap dan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir, yang sangat ditunggu manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Nasir menegaskan, DPRD tidak ingin program strategis di sektor kelautan dan perikanan tertunda atau terhambat akibat rendahnya penyerapan anggaran. Menurutnya, sektor ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas dan menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
“DPRD punya tanggung jawab untuk mendorong agar anggaran yang sudah dialokasikan bisa segera dirasakan manfaatnya. Jangan sampai tertunda, apalagi jika menyangkut kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kelautan lainnya di Kaltara,” tegasnya.
Komisi II pun memastikan akan terus mengawal dan mengevaluasi kinerja DKP hingga akhir tahun, agar seluruh program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan berpihak pada peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir.
