WARTA, TANJUNG SELOR – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, Kamis (17/6/2025), guna membahas perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Kaltara ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Alimuddin, ST, didampingi Sekretaris Komisi H. Hamka, S.IP., M.H., serta anggota Herman, S.Pi dan H. Ladullah, S.H.I. Mereka berdialog dengan jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, di antaranya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan, dan Biro Organisasi.
Sementara sesi kedua dilanjutkan bersama perwakilan dari Inspektorat Provinsi, BKD, BPSDM, Badan Pengelola Perbatasan, serta Badan Kesbangpol Kaltara.
Rapat kerja ini menjadi forum penting untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD 2025 berjalan sesuai target. Selain itu, rapat juga menjadi ajang inventarisasi kendala di lapangan yang dapat menghambat pencapaian program prioritas daerah.
Ketua Komisi I, Alimuddin, menekankan bahwa kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran. Ia berharap proses evaluasi ini mendorong perbaikan kinerja birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Utara.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Alimuddin.
