WARTA, TANJUNG SELOR – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bulungan, Mustafah, menegaskan pentingnya proses perekrutan pengurus Koperasi Merah Putih dilakukan secara independen dan bebas dari campur tangan aparat desa. Hal ini ia sampaikan dalam pernyataannya baru-baru ini kepada awak media.
“Kami berharap aparat desa tidak terlibat langsung dalam perekrutan pengelola koperasi. Ini penting agar pelaksanaan koperasi di setiap desa berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Mustafah menilai, agar program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat berjalan maksimal, maka peran aparat desa cukup sebagai pengawas, bukan sebagai pengelola.
“Meskipun dananya sebagian bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), bukan berarti aparat desa harus ikut mengatur di dalam. Sebaiknya cukup mengawasi agar tidak terjadi konflik kepentingan,” tegasnya.
Menurutnya, jika pengelolaan diserahkan kepada masyarakat atau pihak yang netral, proses pengawasan pun akan lebih efektif dan obyektif.
“Kalau dikelola oleh masyarakat umum, kontrol terhadap jalannya koperasi akan lebih transparan. Kita ingin semua berjalan sesuai aturan,” tambah Mustafah.
Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa program-program koperasi yang dikembangkan di desa harus berbasis pada potensi unggulan dan sumber daya alam (SDA) lokal. Hal ini agar koperasi benar-benar memberikan dampak nyata dan tepat sasaran bagi masyarakat.
“Misalnya di desa yang mayoritas bergerak di sektor pertanian atau perkebunan, koperasi bisa fokus mendukung petani, seperti menyediakan pupuk atau fasilitas penunjang lainnya. Jadi tidak asal membentuk program tanpa melihat kebutuhan,” jelasnya.
Dengan manajemen yang sehat dan program yang sesuai dengan karakteristik wilayah, Mustafah optimis keberadaan koperasi akan menjadi solusi nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.
