WARTA, TANJUNG SELOR – Ketua Komisi I DPRD Bulungan, Rozana Bin Serang, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dikeluhkan warga dari 9 desa di Kecamatan Sekatak, khususnya terkait infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 26 Mei lalu, yang mempertemukan Komisi I DPRD Bulungan dengan sembilan kepala desa dari wilayah tersebut. Dalam forum itu, para kepala desa menyuarakan kekecewaan terhadap buruknya akses jalan dan jembatan yang hingga kini belum mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah maupun perusahaan yang beroperasi di sekitar desa.
“Permasalahan utama adalah konektivitas jalan dan jembatan penghubung yang belum diperbaiki. Kami sudah memfasilitasi pertemuan antara desa dan pihak perusahaan, guna mencari solusi bersama,” ujar Rozana.
Ia juga menyoroti minimnya kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitar. Padahal, menurutnya, perusahaan seharusnya menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
“Kami melihat bahwa program CSR dari perusahaan belum berjalan maksimal. Masyarakat menuntut agar perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan,” tegasnya.
Enam Rekomendasi Kunci
Dalam upaya penyelesaian, Komisi I DPRD Bulungan telah mengeluarkan enam rekomendasi strategis kepada pihak perusahaan, antara lain:
-
Perusahaan wajib melakukan perbaikan jalan dan jembatan di wilayah sembilan desa.
-
Konstruksi jembatan harus menggunakan material besi untuk ketahanan jangka panjang.
-
Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan wajib melibatkan seluruh kepala desa di Kecamatan Sekatak.
-
Perawatan jalan oleh perusahaan harus dilakukan secara rutin setiap tahun.
-
DPRD merekomendasikan pengembalian wilayah enclave desa yang masuk dalam konsesi PT. Intraca kepada Dinas Kehutanan dan Kementerian terkait.
-
Semua rekomendasi akan dipantau secara berkala dan tidak berhenti pada forum rapat semata.
Rozana menegaskan bahwa pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan pengecekan kondisi infrastruktur, serta memastikan seluruh rekomendasi dijalankan dengan serius.
“Kami tidak hanya berhenti di rapat. Komisi I akan turun langsung melihat kondisi riil di lapangan. Harapannya, persoalan ini dapat segera menemukan titik terang dan menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
