WARTA, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi fasilitas gedung DPRD Kaltara menjelang Sidang Paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Peninjauan ini turut melibatkan sejumlah pihak teknis dari Dinas PUPR Kaltara, staf Sekretariat DPRD, serta pelaksana kegiatan pembangunan. Fokus utama diarahkan pada perbaikan fasilitas, termasuk titik-titik bangunan yang masih mengalami kebocoran.
“Kami ingin memastikan semua fasilitas siap dan nyaman, agar paripurna berjalan lancar tanpa gangguan teknis,” ujar Achmad Djufrie, usai peninjauan.
Sidang Paripurna LHP BPK RI merupakan agenda strategis yang akan menyampaikan evaluasi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran sebelumnya. Untuk itu, persiapan teknis dan administratif dilakukan secara menyeluruh.
Sebelumnya, Sekretariat DPRD Kaltara telah menggelar rapat koordinasi pada Kamis (22/5), dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD, Mohammad Pandi. Rapat ini melibatkan Biro Umum, Biro Adpim, Inspektorat Provinsi, serta perwakilan BPK RI yang memberikan masukan teknis pelaksanaan.
“Kami bahas semua detail, mulai dari susunan acara, pengaturan tempat duduk, hingga protokol kehadiran antarinstansi. Keterlibatan BPK sangat membantu dalam memastikan sidang berlangsung sesuai standar,” terang Mohammad Pandi.
Sidang Paripurna tersebut dijadwalkan menjadi salah satu forum penting dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kaltara.
