WARTA, JAKARTA — Usulan kontroversial Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengenai pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perdebatan sengit di media sosial. Dalam sebuah video yang viral, Sultan mengusulkan agar masyarakat turut menyumbang dana untuk mendukung program tersebut, salah satunya melalui pemanfaatan dana zakat.
Pernyataan Sultan yang menyarankan rakyat untuk berpartisipasi dalam pendanaan program makan bergizi ini langsung mendapatkan respons keras dari netizen. Banyak yang menilai bahwa jika rakyat juga diminta untuk menyumbang, maka program tersebut tidak lagi bisa disebut “gratis.” “Pejabat kok tolol kayak gini ya. Mending gaji DPR aja dipotong,” komentar seorang pengguna Twitter, mengkritik usulan Sultan.
Video berdurasi 1 menit 24 detik yang diunggah akun X @yaniarsim ini sudah mendapat lebih dari 64 ribu tayangan, ribuan like, dan dibagikan ratusan kali. Sebagian besar komentar menanggapi usulan Sultan dengan nada kecewa, dengan beberapa pengguna menyarankan agar gaji anggota DPR, yang dianggap terlalu tinggi, dipotong untuk mendanai program makan bergizi.
“Enggak nyadar gaji dia beserta program makan gratis itu sudah dari uang rakyat… kok malah minta bantuan rakyat lagi?” tulis netizen lainnya.
Dalam pernyataannya, Sultan mengungkapkan bahwa ia melihat potensi besar dalam semangat gotong royong masyarakat Indonesia untuk mendukung program sosial seperti MBG. Ia menilai bahwa dana zakat bisa menjadi salah satu sumber pendanaan alternatif yang mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Masyarakat kita dermawan dan gotong royong. Kenapa tidak kita manfaatkan itu?” ujarnya, menyarankan untuk memanfaatkan dana zakat sebagai bagian dari solusi pendanaan program ini.
Namun, banyak pihak yang berpendapat bahwa tanggung jawab membiayai program ini seharusnya tetap di tangan pemerintah, bukan rakyat. Mereka beranggapan bahwa sudah sepatutnya pemerintah mengalokasikan dana yang cukup dalam APBN untuk program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat tersebut.
Selain itu, Sultan juga menyebut bahwa program ini mendapat dukungan dari negara-negara internasional, termasuk Jepang, untuk membantu merealisasikannya. Meski begitu, sebagian besar netizen menganggap jika masyarakat harus lagi dilibatkan dalam pembiayaan, ini menunjukkan adanya ketidakpahaman terhadap kondisi ekonomi rakyat yang tengah berjuang di tengah kesulitan hidup.
Kontroversi ini pun terus berkembang, menambah panasnya perdebatan seputar kebijakan pemerintah dalam menangani masalah sosial di Indonesia.
