WARTA, TANJUNG SELOR – Tahun 2024 hampir berakhir, namun perjalanan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara masih menghadapi tantangan besar. Hingga kini, angka realisasi baru mencapai 64 persen—capaian yang dinilai lamban dan jauh dari target.
Namun, di tengah capaian yang belum memuaskan ini, dua OPD berhasil mencuri perhatian. Kesbangpol Kaltara dan Satpol-PP Kaltara muncul sebagai bintang dengan realisasi APBD tertinggi. “Faktor Pemilu 2024 sangat berpengaruh. Banyak kegiatan Kesbangpol dan Pol-PP yang membutuhkan dukungan anggaran, sehingga realisasi mereka menjadi yang tertinggi,” jelas Denny Harianto, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara.
Sebaliknya, DPUPR-Perkim Kaltara menduduki posisi terbawah dengan realisasi hanya 40 persen. Hal ini, menurut Denny, bukan tanpa alasan. “OPD ini memiliki jumlah kegiatan terbanyak di antara semua OPD lainnya, sehingga tantangan mereka juga jauh lebih besar,” katanya.
Apa yang Terjadi?
Menurut Denny, lambatnya realisasi anggaran tidak hanya disebabkan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh lambannya pelaporan kinerja teknis di beberapa OPD. Ia memperingatkan bahwa jika hal ini terus berlanjut, capaian APBD 2024 bisa lebih rendah dibandingkan tahun 2023, yang mencapai 92 persen.
“Kami berharap OPD yang masih rendah realisasinya bisa mempercepat pelaksanaan kegiatan mereka. Ini bukan hanya soal angka, tapi juga menyangkut penilaian dari pusat,” tegas Denny.
Dampak dan Harapan di Akhir Tahun
Dengan sisa waktu yang kian menipis, BKAD mengimbau seluruh OPD untuk meningkatkan komitmen mereka dalam mengelola anggaran. “Kita butuh langkah nyata dan sinergi untuk memastikan anggaran ini benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Denny.
Sementara itu, keberhasilan Kesbangpol dan Satpol-PP menjadi contoh bagaimana pengelolaan anggaran yang tepat dapat memberikan hasil nyata. Namun, pertanyaannya adalah, mampukah OPD lain menyusul ketertinggalan mereka sebelum tahun ini berakhir?
