WARTA, TANJUNG SELOR – Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Utara, Andi Amriampa, menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran strategis dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi mitigasi bencana yang digelar beberapa waktu lalu.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari instansi pemerintahan, lembaga vertikal, akademisi, media, hingga pelaku usaha. Menurut Andi, keterlibatan aktif sektor swasta merupakan bagian penting dari sinergi pentaheliks dalam pengurangan risiko bencana, terutama di fase pra-bencana yang menjadi fokus utama saat ini.
“Sektor usaha punya peran langsung di lapangan. Mereka perlu mengevaluasi dan menerapkan langkah-langkah mitigasi secara nyata, terutama dalam pencegahan karhutla dan banjir yang menjadi bencana paling dominan di Kaltara,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa musim kemarau dan musim hujan sama-sama membawa risiko tinggi. Oleh karena itu, informasi cuaca dari BMKG perlu dimanfaatkan untuk menyusun strategi mitigasi. “Saat musim kering, karhutla meningkat. Musim hujan, risiko banjir meluas. Dunia usaha harus ikut bersiap, karena dampaknya bisa meluas ke aktivitas ekonomi,” tambahnya.
Ketua Komisariat Daerah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kaltara, Ir. Eddy Zulkarnaen, menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk satgas internal yang bertugas melakukan identifikasi risiko dan edukasi masyarakat sekitar wilayah konsesi. “Kami berkomitmen menjaga wilayah kerja kami dari kebakaran. Sejauh ini belum ada kejadian besar, dan kami ingin mempertahankannya,” tegas Eddy.
Selain langkah di lapangan, Andi Amriampa juga mengimbau agar pelaku usaha menerapkan standar mitigasi di lingkungan kerja, seperti pelatihan penggunaan APAR dan simulasi evakuasi darurat. “Ini bagian dari kesiapsiagaan internal yang wajib dimiliki semua sektor, bukan hanya pemerintah,” katanya.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kaltara, Bustan, turut menyampaikan apresiasinya terhadap pelibatan dunia usaha dalam kegiatan ini. Ia menekankan bahwa meski Indeks Risiko Bencana Kaltara menurun dari 148,16 pada 2023 menjadi 131,84 di tahun 2024, kewaspadaan tidak boleh berkurang.
“Tahun lalu tercatat 267 kejadian bencana di Kaltara. Dunia usaha harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya pencegahan. Ini bukan hanya soal tanggung jawab sosial, tapi juga menjaga keberlangsungan usaha mereka sendiri,” ujar Bustan.
Ia juga mendorong BPBD untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan teknis. “Dengan SDM yang terlatih, penanganan bisa dilakukan cepat dan tepat, meskipun sarana terbatas,” tutupnya.
