WARTA, MAGELANG – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, turut ambil bagian dalam retreat kepala daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dari 21 hingga 28 Februari 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik oleh Presiden RI pada Kamis, 20 Februari 2025.
Meskipun retreat ini merupakan pengalaman baru bagi banyak kepala daerah, Gubernur Zainal tampil percaya diri. Ia mengungkapkan bahwa ia sudah tak asing lagi dengan suasana pendidikan di Akmil, mengingat latar belakangnya sebagai lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), yang kini terpisah menjadi TNI-Polri.
“Dulu saya bagian dari AKABRI, jadi saya cukup akrab dengan nuansa pendidikan Akmil. Pengalaman itu memberi saya banyak bekal,” ungkap Gubernur Zainal.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan pakaian loreng hijau lengkap dengan topi, baju, celana taktis, dan sepatu, menambah kesan tegas dan profesional.
Retreat ini memiliki tujuan penting untuk meningkatkan kepemimpinan kepala daerah, memperluas wawasan strategis mereka, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas manajerial, tata kelola pemerintahan, serta karakter dan ketahanan mental pemimpin daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan bahwa setiap kepala daerah wajib mengikuti retreat ini untuk memperdalam pemahaman tentang prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional. Hal ini sangat krusial, mengingat kepala daerah akan mengelola anggaran APBD yang mencapai Rp 1.300 triliun.
“APBD kita itu mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Uang sebesar itu harus dikelola dengan baik, dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional. Tidak semua kepala daerah paham hal ini,” jelas Bima Arya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa para pejabat penting seperti KPK, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, dan BPKP juga akan memberikan pembekalan guna memastikan bahwa kepala daerah yang baru dilantik memahami sepenuhnya tentang pentingnya prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan
