WARTA, JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikti) mengungkapkan bahwa pihaknya memerlukan anggaran sebesar Rp8,2 triliun untuk membayar seluruh tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikti, Togar M. Simatupang, usai rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1).
Togar menjelaskan bahwa terdapat tiga skema yang tengah dibahas untuk pembayaran tukin dosen ASN. Skema pertama, yang disebut sebagai “opsi cukup”, membutuhkan anggaran sekitar Rp2,8 triliun, dengan fokus pada dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) satuan kerja (satker) Kemendikti dan PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang belum memperoleh remunerasi.
“Tiga skema ini, yang pertama membutuhkan Rp2,8 triliun, yang kedua Rp3,6 triliun, dan yang terakhir sekitar Rp8,2 triliun,” jelas Togar.
Pada skema kedua, meskipun serupa dengan opsi pertama, tukin akan diberikan juga kepada dosen-dosen di PTN Satker dan BLU yang hak-haknya belum sepenuhnya diterima. Sementara itu, pada skema ketiga, seluruh dosen ASN yang berjumlah sekitar 81.000 orang akan mendapatkan tukin, tanpa terkecuali.
Anggaran Rp2,5 Triliun Disetujui Kemenkeu
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk pembayaran tukin dosen ASN pada tahun 2025. Dengan anggaran ini, tukin akan dibayarkan kepada 33.957 dosen ASN yang sempat tertunda.
“Tukin untuk tahun 2025, Kementerian Keuangan sudah menyetujui anggaran sebesar Rp2,5 triliun. Ini akan membayarkan hak tukin kepada 33.957 dosen,” ungkap Lalu Irfani.
Namun, jika menghitung seluruh jumlah dosen ASN yang berhak menerima tukin, masih ada selisih anggaran sekitar Rp5,7 triliun untuk membayarkan hak tukin seluruh dosen ASN.
Protes Dosen ASN Meningkat
Sebelumnya, para dosen ASN di Kemendikti sempat menyuarakan protes besar-besaran karena belum menerima tukin sejak 2020. Protes ini dipelopori oleh Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (ADAKSI), yang bahkan mengirimkan karangan bunga ke kantor Kemendikti pada Senin (6/1) sebagai bentuk protes.
Rencananya, para dosen yang tergabung dalam ADAKSI akan kembali menggelar aksi besar-besaran di Jakarta pada awal Februari mendatang. Mereka juga akan mengadakan demonstrasi serupa di berbagai daerah di Indonesia pada akhir Januari. ADAKSI kini telah tersebar di seluruh provinsi Indonesia, memperjuangkan hak-hak dosen ASN yang belum dibayarkan.
“Awal Februari kami akan adakan aksi besar-besaran di Jakarta,” kata Anggun, perwakilan ADAKSI, melalui pesan singkat pada Rabu (15/1).
Dengan perkembangan ini, tuntutan para dosen untuk menerima tukin yang telah tertunda selama bertahun-tahun semakin kuat.
