WARTA, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh jemaah haji reguler dan petugas haji 1446 H/2025 untuk memiliki BPJS Kesehatan aktif sebelum berangkat.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Muhammad Zain, menjelaskan bahwa aturan ini akan diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) terkait teknis pengisian kuota haji dan pelunasan biaya haji 2025. Menurutnya, kewajiban ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan ibadah haji.
“Jemaah haji reguler harus memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif sebelum keberangkatan. Ini untuk menjamin perlindungan kesehatan mulai dari tahap persiapan hingga kepulangan ke tanah air,” ujar Zain dalam keterangannya.
Zain menambahkan, BPJS Kesehatan akan menanggung biaya perawatan bagi jemaah yang sakit sebelum dan setelah keberangkatan. Dengan aturan baru ini, jemaah haji akan lebih terjamin kesehatannya, karena sebelumnya kepesertaan BPJS Kesehatan tidak diwajibkan.
“Mulai tahun ini, seluruh jemaah haji reguler wajib memiliki JKN yang aktif. Ini untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan kesehatan yang lebih baik, baik sebelum berangkat maupun setelah kembali ke Indonesia,” jelas Zain.
Ia mengimbau agar seluruh calon jemaah haji memastikan BPJS Kesehatan mereka dalam status aktif sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dengan adanya perlindungan ini, Zain berharap jemaah haji dan petugas bisa menjalankan ibadah dengan lebih aman dan nyaman.
“Kami berharap semua jemaah mendapatkan haji yang maqbul dan mabrur. Insya Allah,” kata Zain.
Tahun 2025, Arab Saudi telah menetapkan kuota haji untuk Indonesia sebanyak 221.000 jemaah.
