WARTA, TANJUNG SELOR — Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat kini memasuki babak penting di Kalimantan Utara (Kaltara). Pemerintah Provinsi Kaltara mulai menyusun langkah konkret, meski harus berjibaku dengan tantangan infrastruktur dan kondisi geografis yang tidak mudah.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, Usman, menegaskan, pihaknya tengah mempersiapkan Sentra Pelayanan Pemberian Gizi (SPPG) sebagai pusat distribusi makanan bergizi bagi anak sekolah. SPPG ini akan menjadi garda terdepan dalam mendukung keberhasilan program MBG.
“Kita diminta menyiapkan SPPG. Ini menyangkut langsung pemerataan, ketepatan sasaran, dan kualitas layanan,” tegas Usman.
Namun, tantangan klasik kembali menghantui, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Akses yang sulit hingga keterbatasan lahan jadi persoalan nyata. Meski begitu, Usman optimistis, dengan kreativitas dan kolaborasi, semua kendala bisa diatasi.
“Lahan 10×15 meter saja sudah cukup. Yang penting, fungsinya berjalan,” katanya.
Pemerintah pusat menargetkan minimal tiga SPPG per kabupaten/kota. Di wilayah 3T, jumlahnya bisa ditambah sesuai kebutuhan demi menjamin akses setara bagi seluruh anak-anak, tak terkecuali yang tinggal di pelosok.
Tak hanya soal fasilitas, Pemprov Kaltara juga didorong segera membentuk Satgas Penanganan MBG dalam dua pekan ke depan. Satgas ini akan menjadi motor penggerak koordinasi antar sektor, mempercepat pengadaan sarana, dan menyusun skema distribusi yang efektif.
“Tanpa koordinasi lintas sektor, program ini bisa macet. Satgas ini sangat krusial,” ujar Usman.
Program MBG dinilai sebagai investasi jangka panjang pembangunan SDM, terutama dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak bangsa. Bagi Kaltara, ini menjadi tantangan tersendiri karena masih banyak daerah dengan akses dan layanan dasar yang terbatas.
“Program ini sangat baik, dan kami siap mendukung penuh. Dengan sinergi semua pihak, MBG bisa menjangkau hingga ke pelosok,” tandasnya.
Lebih dari sekadar soal gizi, manfaat program ini dipercaya berdampak pada konsentrasi belajar, perkembangan mental, dan pertumbuhan fisik anak-anak. Pemerintah daerah pun dituntut memastikan program ini berjalan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi tepat sasaran dan berkelanjutan. (*)
