WARTA, TANJUNG SELOR — Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) untuk periode 2024–2060. Ranperda ini ditargetkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan energi hingga ke pelosok daerah.
Anggota Pansus III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menegaskan pentingnya kehadiran regulasi ini untuk menjamin akses energi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kaltara.
“Dengan Perda ini nanti, tidak boleh ada lagi daerah yang gelap. Semua wilayah, tanpa terkecuali, harus terang. Energi adalah hak semua warga,” tegas Jufri.
Pekan lalu, tim Pansus bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan kunjungan kerja ke kantor PLN di Kota Tarakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi teknis dan operasional terkait pelayanan kelistrikan, terutama di kawasan pedesaan.
“Kami ingin mengetahui bagaimana PLN mendistribusikan listrik, terutama ke wilayah-wilayah terpencil. Informasi ini penting untuk menyusun kebijakan yang tepat,” jelasnya.
Dorong Energi Baru Terbarukan (EBT)
Lebih lanjut, Jufri juga menyoroti pentingnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari strategi jangka panjang energi daerah. Ia menyebut Kaltara memiliki potensi besar dalam sektor EBT, antara lain dari air, angin, dan limbah kelapa sawit (CPO).
“Kaltara punya sumber daya luar biasa. Air, angin, dan limbah CPO bisa kita olah menjadi energi. Ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” katanya.
Ranperda RUED ini nantinya diharapkan menjadi payung hukum untuk menyusun kebijakan energi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berpihak pada pemerataan pembangunan, khususnya di sektor kelistrikan.
“RUED ini bukan hanya soal listrik, tapi soal keadilan dan masa depan energi Kaltara. Kita ingin seluruh warga, di mana pun mereka tinggal, bisa merasakan terang yang sama,” pungkas Jufri.
