WARTA, TANJUNG SELOR — Keluhan warga Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, kembali mengemuka dalam agenda reses anggota Komisi I DPRD Bulungan, Andhika Masharafi. Aspirasi yang disampaikan bukan sekadar soal pembangunan, tapi menyangkut langsung kehidupan warga mulai dari jalan rusak, air tercemar, hingga fasilitas pendidikan yang memprihatinkan.
Jalan Rusak: Ketika Akses Jadi Taruhan Nyawa
Saat menyambangi RT 4, RT 9, RT 10 Desa Sajau Hilir, dan Desa Purasa Jauh, Andhika mendengar keluhan soal kondisi jalan yang sudah bertahun-tahun rusak tanpa perbaikan.
“Ada warga sampai melahirkan di jalan karena susah ke rumah sakit. Ini soal hidup dan mati, bukan cuma soal ekonomi,” ungkapnya prihatin.
Akses jalan yang seharusnya menghubungkan antar desa malah menjadi penghalang. Proyek pembangunan jalan dari Brigif ke Tanjung Agung yang pernah dijanjikan Pemkab pun tak kunjung terlihat.
Air Bersih dan Pertanian: Di Antara Limbah dan Janji Manis
Warga Desa Pura Sajau Jauh juga mengeluhkan kondisi sungai yang dulu menjadi sumber air bersih, kini diduga tercemar limbah perusahaan.
“Air sungai sudah kotor, kami tidak bisa pakai lagi,” kata salah seorang warga.
Sebagai desa yang mengandalkan sektor pertanian, mereka merasa terabaikan. Program Brigade Pangan dan Gempatenyang berhasil di desa lain, belum juga menyentuh wilayah mereka. Bantuan alat pertanian dan cetak sawah masih sebatas wacana.
Sekolah Satu Atap dan Jalan Berlumpur: Masa Depan yang Masih Kabur
Di bidang pendidikan, persoalan tak kalah pelik. Di Purasa Jauh, SD dan SMP masih harus berbagi satu atap. Ironisnya, akses menuju sekolah berubah jadi jalan berlumpur saat hujan.
“Anak-anak ke sekolah seperti habis dari sawah. Jalannya parah sekali,” kata Andhika.
Bahkan usulan pembangunan sekolah baru pun belum bisa diakomodasi dalam waktu dekat. Dengan skema pokok pikiran dewan (pokir), usulan pembangunan baru masuk di 2026 dan realisasi di 2027.
Perusahaan Diminta Jangan Hanya Basa-Basi
Warga juga menyoroti minimnya kontribusi perusahaan di sekitar wilayah. Instruksi pemerintah agar perusahaan membantu infrastruktur dianggap hanya formalitas.
“Kalau alat berat cuma lewat sebulan sekali, kami tidak tahu itu kerja atau cuma parkir,” sindir Andhika.
“Kami Sudah Serap, Tinggal Tindakan Nyata”
Menurut Andhika, seluruh aspirasi warga sudah dicatat. Ia berharap pemerintah daerah segera bergerak, bukan sekadar janji.
“Harapan kami, pemerintah bertindak lebih cepat dan konkret. Ini suara warga yang harus dijawab dengan tindakan nyata,” tutupnya.
