WARTA, JAKARTA — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) dalam mempercepat pembangunan infrastruktur digital kembali ditegaskan saat beraudiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Selasa (6/5). Dalam pertemuan itu, Pemprov Kaltara menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk penanganan dan penguatan akses jaringan telekomunikasi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., menegaskan bahwa pemerataan akses jaringan di Kaltara bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Dengan kondisi geografis yang luas serta keterbatasan infrastruktur dasar, banyak wilayah di Kaltara, khususnya di pedalaman dan perbatasan, masih berada dalam kondisi blank spot.
“Dalam audiensi ini, kami sampaikan bahwa Kaltara sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam optimalisasi jaringan telekomunikasi. Masih ada sejumlah wilayah yang belum tersentuh layanan internet,” ujar Bustan di Gedung Utama Kementerian Komdigi.
Ia menjelaskan, tantangan yang dihadapi Kaltara bersifat multidimensi: mulai dari kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, rendahnya literasi teknologi, hingga koneksi internet yang lemah dan tidak stabil. Wilayah seperti Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung disebut masih memiliki bandwidth internet rata-rata hanya 1-2 Mbps—jauh dari memadai untuk mendukung aktivitas pendidikan, ekonomi, dan layanan publik.
“Konektivitas yang timpang ini menimbulkan kesenjangan besar dalam akses informasi dan pelayanan dasar. Kami berharap Kaltara menjadi prioritas dalam program penguatan infrastruktur digital nasional,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Bustan didampingi oleh Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Dr. H. Syahrullah Mursalin, M.P., serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar Alwi, S.IP., M.Si.
Menanggapi usulan tersebut, Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nur Prabowo, menyampaikan bahwa Kaltara memang menjadi perhatian khusus Menteri Komdigi, Meutya Hafid, mengingat posisinya sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Kaltara sangat layak dibantu. Selain memenuhi syarat, letaknya yang strategis membuat penguatan jaringan di wilayah ini menjadi prioritas. Kami akan menjalin komunikasi intensif dengan Pemprov Kaltara untuk menyiapkan skema intervensi yang tepat,” ujarnya.
Arnanto menambahkan bahwa Kementerian Komdigi siap menurunkan berbagai program untuk mempercepat konektivitas dan meminimalkan wilayah blank spot di Kaltara. “Harapannya, tidak ada lagi area tanpa sinyal di Kaltara. Ini menjadi perhatian langsung dari Ibu Menteri,” tandasnya.
