WARTA, TANJUNG SELOR – Pada hari Rabu, 26 Februari 2025, Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), secara resmi membuka kegiatan audiensi Program Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dan sosialisasi program studi dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Acara yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas Kaltara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Plt. Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius S.Hut., Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan, Mufied Azwar, S.Pt., serta Ketua Tim BUD IPB, Ibnul Qayim. Selain itu, hadir pula perwakilan OPD dari kabupaten dan kota se-Kaltara, Kepala Sekolah, guru pendamping, dan pelajar dari SMA, SMK, serta MA di Kaltara.
Dalam sambutannya, Datu Iqro menekankan bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. “Kaltara sebagai provinsi yang masih muda di bidang pendidikan menghadapi berbagai tantangan, seperti akses pendidikan yang terbatas, jumlah tenaga pendidik yang belum memadai, serta keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan semua pihak terkait dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional.
“Pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran, serta memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik guna mencetak generasi unggul yang dapat bersaing di dunia global,” tambah Datu Iqro.
Selain itu, dalam era globalisasi yang semakin pesat, Datu Iqro menegaskan pentingnya peningkatan kualitas SDM untuk menghadapi tantangan global. “Di era globalisasi ini, persaingan SDM antarnegara semakin ketat. Kita harus terus meningkatkan kualitas SDM untuk mendorong kemajuan bangsa, termasuk di daerah kita,” katanya.
Tak hanya itu, Datu Iqro mengajak seluruh elemen masyarakat Kaltara, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, untuk bersama-sama berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas SDM. “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pendidikan hingga tingkat SMP ada di kabupaten/kota, sementara SMA, MA, SMK, dan SLB berada di bawah kewenangan provinsi,” jelasnya.
Mengakhiri sambutannya, Datu Iqro mengajak masyarakat untuk belajar dari negara-negara maju, yang telah berhasil mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dengan baik dan serius dalam pengembangan SDM. “Kekayaan SDA yang kita miliki harus dikelola dengan baik. Semuanya itu membutuhkan SDM yang unggul untuk dapat bersaing dan berkembang,” tutupnya.
