WARTA, TANJUNG SELOR – Publik masih bertanya-tanya soal pelaksanaan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini. Hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait pembukaan formasi baru, termasuk di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Biasanya pembukaan formasi dimulai dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpan-RB. Kami di daerah sifatnya hanya menyesuaikan dan menindaklanjuti setelah itu,” ujarnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu.
Menurut Andi, hingga kini belum ada informasi tertulis maupun keputusan resmi mengenai seleksi CASN 2025. Ia menduga kementerian terkait masih fokus menyelesaikan proses rekrutmen sebelumnya yang belum sepenuhnya rampung.
“Yang kami terima sejauh ini baru sekadar informasi lisan mengenai kemungkinan arah kebijakan baru,” katanya.
Salah satu perubahan kebijakan yang beredar secara informal adalah kemungkinan penghentian rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jika wacana ini diberlakukan, maka ke depan rekrutmen akan kembali difokuskan pada pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Meski demikian, Andi menegaskan bahwa setiap kebijakan tetap harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan skema rekrutmen, termasuk melalui mekanisme outsourcing, jika memang diperlukan.
“Semua bergantung pada kebutuhan riil masing-masing daerah. Kalau memang masih diperlukan tenaga tambahan, ada opsi lain selain CASN yang bisa dipertimbangkan,” jelasnya.
Dengan belum adanya kepastian, masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi guna menghindari hoaks seputar seleksi CASN 2025.
