WATA, TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, baru-baru ini telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan program-program Pemerintah Provinsi Kaltara. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan apakah program yang telah direncanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, menegaskan bahwa monitoring yang dilakukan bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai bahan dasar untuk menyusun rekomendasi resmi DPRD terhadap LKPj Gubernur 2024. Monitoring ini terutama menyasar program-program prioritas di sektor infrastruktur dan pendidikan yang menjadi perhatian utama masyarakat.
“Setiap temuan yang kami dapatkan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi. Kami akan menyampaikannya dalam rapat Pansus. Tujuan utama kami adalah memastikan ada perbaikan untuk kedepannya,” ungkap Muddain dalam pernyataannya pada pekan ini.
Muddain menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua program yang telah direncanakan dalam APBD 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, memberi manfaat nyata bagi masyarakat, dan memberikan dampak positif di daerah. Ia menekankan bahwa tidak hanya output yang diharapkan, tetapi juga dampak yang nyata dan terukur.
“Proses monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memeriksa apakah program-program pemerintah yang sudah dianggarkan benar-benar dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Pelaksanaan monitoring oleh Pansus DPRD Kaltara ini juga merupakan bukti nyata komitmen legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, yang merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Ini juga merupakan bagian dari upaya DPRD untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran, tanpa ada penyimpangan,” tutup Muddain.
Melalui rekomendasi yang akan disampaikan setelah monev, DPRD Kaltara berharap Pemerintah Provinsi dapat memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi program-program yang ada, untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
