WARTA, TANJUNG SELOR – Nama H. Riyanto, S.Sos., tak asing lagi dalam dinamika politik Kabupaten Bulungan. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun sebagai anggota DPRD sejak 2009, ia dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengedepankan integritas dalam setiap pengambilan keputusan.
Kini menjabat sebagai Ketua DPRD Bulungan, H. Riyanto tampil sebagai pemimpin yang tegas namun terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, DPRD Bulungan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan yang pro-rakyat.
“Selama kebijakan pemerintah daerah membawa dampak positif bagi masyarakat, DPRD akan berada di barisan pendukung,” tegas H. Riyanto dalam salah satu sesi wawancara.
Dorong Percepatan DOB dan Kota Administratif Tanjung Selor
Salah satu perjuangan utama yang terus diusung H. Riyanto adalah percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Utara. Ia secara aktif terlibat dalam Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB, mendorong agar Tanjung Selor segera ditetapkan sebagai kota administratif.
Baginya, percepatan DOB bukan hanya soal status administratif, tetapi juga jalan menuju pemerataan pembangunan, pelayanan publik yang lebih dekat, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di wilayah Bulungan dan sekitarnya.
Komitmen pada Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Dalam perannya sebagai Ketua DPRD, H. Riyanto juga mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia memimpin sejumlah rapat paripurna penting, salah satunya yang membahas pidato visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bulungan untuk masa jabatan 2025–2030.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif harus dijaga agar arah pembangunan tidak terputus, tetapi selaras dan tepat sasaran,” ujarnya dalam forum resmi.
Pemimpin yang Dekat dengan Akar Rumput
Kehadiran H. Riyanto dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan menjadi bukti bahwa dirinya bukan sekadar politisi di balik meja. Ia aktif terjun ke lapangan, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, serta menindaklanjutinya dalam forum-forum legislatif.
