WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara ini mengangkat tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Optimalisasi Potensi Daerah.”
Musrenbang tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, dan turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Ir. Togap Simangunsong, M.App.Sc., Ketua DPRD Kaltara Achmad Jufrie, Wakil Gubernur Ingkong Ala, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Kaltara.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menekankan bahwa Musrenbang merupakan bagian krusial dalam perencanaan pembangunan daerah. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang diskusi, tetapi juga sebagai wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan serta usulan terkait program prioritas pembangunan.
“Melalui Musrenbang ini, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang paling mendesak sehingga dokumen RKPD nantinya benar-benar mencerminkan arah pembangunan yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” jelas Gubernur, Rabu (30/4/2025).
Ia menuturkan, kebijakan pembangunan untuk tahun 2026 disusun dengan mengacu pada tantangan global, nasional, dan lokal. Tema yang diangkat dirancang sebagai respons terhadap ketimpangan pembangunan, dinamika ekonomi global, serta target nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Pembangunan ke depan perlu lebih inklusif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan. Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya cepat, tapi juga merata dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Beberapa fokus kebijakan pembangunan yang dipaparkan Gubernur antara lain:
-
Meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim
-
Mendorong transformasi ekonomi berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti sektor kelautan, pertambangan, dan perkebunan
-
Mengembangkan industri hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah serta mendukung pelestarian lingkungan
Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap bersaing. Ia menyebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi akan menjadi prioritas, termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi di Kaltara dalam membangun SDM unggul.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian utama, mulai dari jalan, pelabuhan hingga jaringan digital, yang dinilai sangat penting untuk mempercepat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemerintah juga akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik untuk memangkas birokrasi serta meningkatkan transparansi,” tambah Gubernur Zainal.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh elemen masyarakat, terutama dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang menjadi salah satu karakteristik strategis Provinsi Kaltara.
