WARTA, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan komitmen penuh Pemprov Kaltara dalam pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/7).
Rakor yang dibuka Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, mengangkat pentingnya sinergi pemerintah daerah dan KPK dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kolaborasi lintas lembaga adalah langkah strategis memperkuat integritas serta transparansi dalam tata kelola pembangunan,” tegas Agung di hadapan para kepala daerah.
Dalam forum tersebut, Gubernur Zainal menekankan bahwa Pemprov Kaltara tidak hanya mendukung penuh program pencegahan dan pemberantasan korupsi, tetapi juga berkomitmen memperbaiki sistem pengendalian internal.
“Pemerintahan yang bersih lahir dari sistem yang terus diperbaiki. Pengendalian dan pencegahan harus dilakukan berkelanjutan untuk menutup celah-celah penyimpangan,” ujar Zainal.
Gubernur juga menyoroti kendala yang masih dihadapi daerah, salah satunya terkait pelaporan produksi sumber daya alam dan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan. Menurutnya, laporan yang tidak terdata dengan baik di daerah menjadi penghambat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin dana CSR bisa dikumpulkan dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Jika dikelola dengan baik, kesejahteraan masyarakat pasti ikut meningkat,” tandasnya.
Rakor ditutup dengan penandatanganan komitmen antikorupsi oleh para kepala daerah dan ketua DPRD se-Kaltara. Turut hadir Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD, Sekda, Inspektorat, serta jajaran perangkat daerah.
Melalui forum ini, diharapkan langkah nyata pemberantasan korupsi bisa segera terwujud demi Kaltara yang bersih, maju, dan berkelanjutan.
