WARTA, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., mengunjungi Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan pada Selasa (22/1). Dalam kunjungannya, Gubernur memastikan pelayanan publik berjalan cepat, efisien, dan bebas pungutan liar (pungli).
Ditemani Kepala DPMPTSP Kaltara, Ferry Ferdinand Bohoh, Gubernur Zainal mengamati langsung proses pelayanan di MPP. Ia menyoroti potensi perbaikan pada jaringan internet yang dapat mempercepat layanan, termasuk proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Jika jaringan internet lancar, layanan seperti PBG dapat diselesaikan dalam 10 hingga 14 menit. Dengan demikian, kita bisa memecahkan rekor MURI yang saat ini dipegang Kabupaten Subang dengan waktu 16 menit,” ujar Gubernur penuh optimisme.
Gubernur juga meminta DPMPTSP bekerja sama dengan Telkom untuk memastikan jaringan internet yang andal. “Jaringan yang bagus akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Harapan saya, MPP dapat menjadi contoh pelayanan publik yang cepat dan berkualitas,” katanya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa seluruh transaksi di MPP harus bebas dari pungli. “Semua pembayaran dilakukan melalui sistem dan bank. Jangan sampai pelayanan yang sudah baik ini tercoreng oleh pungli,” tegasnya.
Kepala DPMPTSP Bulungan, Jahrah, SE., M.Si., mengapresiasi kunjungan Gubernur sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan publik. Menurutnya, MPP terus berkomitmen mempercepat proses perizinan dengan tetap mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Kami akan terus berupaya agar proses perizinan lebih cepat dan efisien, meskipun kadang terkendala kelengkapan dokumen dari pelaku usaha,” jelas Jahrah.
MPP juga tengah mengembangkan layanan berbasis “one-stop service” yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat. “Harapan kami, MPP menjadi pusat pelayanan publik yang dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat di satu tempat,” tutupnya.
Kunjungan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan bebas korupsi.
