- Butuh Rp34,5 T untuk Bangun Jalan dan Jembatan di Wilayah Perbatasan
WARTA, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang kembali menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI di Jakarta, awal pekan ini.
Didampingi Wakil Gubernur Ingkong Ala, pertemuan ini menjadi ajang konsultasi Pemerintah Provinsi Kaltara untuk membahas efisiensi alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025. Diskusi tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 terkait penyesuaian alokasi TKD dalam rangka penghematan belanja negara dan daerah.
Dalam paparannya, Gubernur Zainal menyoroti pentingnya dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap proyek pembangunan di kawasan perbatasan, termasuk penyelesaian pembangunan akses jalan dan jembatan yang menjadi tulang punggung konektivitas wilayah.
“Total panjang jalan yang harus dibangun mencapai 995,86 kilometer, ditambah 92 jembatan dengan total panjang 3.070 meter. Keseluruhan proyek ini membutuhkan anggaran sekitar Rp34,5 triliun,” ungkap Gubernur Zainal.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur ini selaras dengan prioritas nasional dalam Asta Cita Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Strategis Kementerian PUPR.
Infrastruktur Perbatasan: Kunci Pemerataan dan Kedaulatan
Menurut Gubernur Zainal, percepatan pembangunan perbatasan bukan hanya soal fasilitas fisik, melainkan juga bagian dari strategi pemerataan pembangunan serta penguatan kedaulatan negara, mengingat letak strategis Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Akses yang memadai akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat perbatasan dalam hal pendidikan, ekonomi, dan layanan kesehatan. Ini juga memperkuat posisi Kaltara sebagai wilayah strategis yang menopang Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur,” tuturnya.
Ia berharap, dengan pertemuan ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dapat menindaklanjuti kebutuhan pendanaan infrastruktur di Kaltara sebagai bagian dari komitmen membangun Indonesia dari pinggiran.
