WARTA, TANJUNG SELOR — Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan untuk efisiensi anggaran, beberapa sektor jasa, termasuk transportasi darat, terpaksa mengalami penyesuaian. Salah satunya adalah layanan bus Damri di Kalimantan Utara (Kaltara), yang menghentikan beberapa trayek perintis.
Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara mencatat, trayek Tanjung Selor menuju Long Tungu, Kecamatan Tanjung Palas Barat, harus dihentikan operasionalnya. Plt Kepala Dishub Kaltara, Andi Nasuha, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil bukan hanya karena kondisi jalan yang rusak, tetapi juga karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
“Trayek Damri menuju Long Tungu terpaksa dihentikan, selain karena kondisi jalan yang buruk, kebijakan efisiensi anggaran juga menjadi alasan utama penghentian operasionalnya,” jelas Andi Nasuha, Rabu (12/2/2025).
Selain trayek Long Tungu, trayek Malinau ke Seputuk juga terdampak kebijakan ini. Meskipun pihak Dishub Kaltara menyayangkan penghentian trayek tersebut, mereka tetap harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan untuk penghematan anggaran.
“Seputuk merupakan daerah yang sangat membutuhkan layanan transportasi seperti Damri. Namun, ini adalah kebijakan pusat yang harus kami jalankan,” tambah Andi.
Trayek Tanjung Selor ke Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, sebelumnya juga terkena dampak efisiensi, namun setelah adanya permohonan, trayek tersebut diizinkan untuk beroperasi kembali. “Bus Damri menuju Tanah Kuning tetap beroperasi, meskipun kini hanya sekali sehari,” ujar Andi.
Sementara itu, trayek komersial, seperti rute Tanjung Selor menuju Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan KTT menuju Malinau, tetap beroperasi tanpa perubahan. “Untuk trayek komersial, operasional tetap berjalan normal. Kami juga berencana membuka rute baru, seperti Malinau Kota dan Sebatik, namun hal ini masih tertunda karena kebijakan efisiensi yang berlaku,” tutup Andi.
