WARTA, TANJUNG SELOR — Kehidupan masyarakat di garis terluar Indonesia masih menyimpan potret ketimpangan. Ini menjadi sorotan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, saat melakukan reses ke wilayah perbatasan di Kanduangan dan Seikapal, Kecamatan Sei Manggaris, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Perbatasan kita jangan hanya dijadikan simbol kedaulatan. Masyarakat di sini butuh kehadiran nyata dari negara, bukan sekadar jargon,” tegas Nasir.
Dalam kunjungannya, Nasir menerima beragam keluhan yang menggambarkan realitas pahit kehidupan di batas negeri. Salah satunya, kelangkaan dan mahalnya BBM yang mencapai Rp15.000 hingga Rp25.000 per liter. Kondisi ini diperparah oleh pelarangan bongkar muat BBM di pelabuhan rakyat Kanduangan oleh oknum tertentu, padahal pelabuhan resmi belum tersedia.
Tak hanya itu, belum adanya rambu batas laut antara Indonesia dan Malaysia memicu potensi konflik dan pelanggaran wilayah. Di bidang kesehatan, keterbatasan layanan memaksa sekitar 900 warga dirujuk setiap bulan ke RSUD Nunukan. Masyarakat pun mengusulkan agar Puskesmas Pembantu (PUSTU) di wilayah tersebut ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Pratama.
Selain itu, sejumlah aspirasi lain juga mengemuka, mulai dari pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di KM 5, peningkatan sarana pendidikan, pembangunan jalan tani dan akses ke pekuburan, hingga penyediaan air bersih melalui sumur bor dan jaringan PDAM.
“Ini bukan sekadar keluhan—ini jeritan warga negara yang selama ini merasa tertinggal. Pembangunan di perbatasan masih jauh dari kata adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” ujar Nasir prihatin.
Ia pun berkomitmen untuk memperjuangkan seluruh aspirasi tersebut baik di tingkat provinsi maupun pusat. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan warga perbatasan menjadi penonton dari kemajuan negara tetangga.
“Wilayah seperti Kanduangan dan Seikapal adalah wajah terdepan Indonesia. Mereka harus diperkuat, bukan dilupakan,” tutupnya penuh semangat. (*)
