WARTA, TANJUNG SELOR – Menjelang penetapan Peraturan Daerah (Perda) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran 2024, DPRD Provinsi Kaltara memperkuat fungsi pengawasannya dengan melakukan monitoring langsung ke sejumlah proyek pembangunan.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, bersama jajaran anggota dewan lainnya meninjau berbagai proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Monitoring ini turut melibatkan instansi teknis, konsultan proyek, serta pengawas lapangan.
Beberapa lokasi yang menjadi sasaran monitoring di Kabupaten Bulungan antara lain pembangunan jalan lingkungan di kompleks rumah jabatan Gubernur, kelanjutan pembangunan rumah jabatan itu sendiri, serta progres pembangunan Gedung Serba Guna milik Polda Kaltara.
“Tujuan utama monitoring ini adalah memastikan bahwa program-program prioritas dalam APBD benar-benar berjalan sesuai rencana dan target capaian,” ujar Djufrie.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPj, DPRD juga memantau program Pemerintah Provinsi yang berada di luar daerah, salah satunya perbaikan fasilitas asrama mahasiswa di Yogyakarta.
Ketua Pansus LKPj, Hamka, didampingi anggota seperti Alimuddin, Agus Salim, Moh Nafis, dan Muhammad Hatta, turut melakukan monitoring terhadap sejumlah proyek strategis lainnya, termasuk pembangunan kantor DPRD, fasilitas kegiatan belajar mengajar (KBM), jalan rumah tapak, situs Kesultanan Bulungan, unit KPH Bulungan, SMAN 1 Tanjung Palas, hingga pembangunan dermaga di Desa Antutan.
“Semua ini bertujuan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Hamka.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek juga dimaksudkan untuk meminimalkan potensi kelalaian dari pihak pelaksana kegiatan. Temuan dan hasil monitoring tersebut akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur 2024.
