WARTA, TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menerima sejumlah aspirasi dari puluhan honorer yang tergabung dalam Aliansi Benuanta. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Ketua DPRD Kaltara, Tanjung Selor, pada Senin (17/3/2025).
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, terdapat beberapa poin penting yang disampaikan oleh para honorer, salah satunya terkait penolakan terhadap penetapan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) CPNS dan CPPPK yang serentak untuk hasil rekrutmen CASN tahun 2024.
Menanggapi Permintaan Honorer
Alimuddin mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya telah menyampaikan bahwa DPRD Kaltara, bersama Pemprov Kaltara, berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi para honorer ini hingga ke tingkat pusat. Meskipun keputusan akhir ada di tangan pemerintah pusat, DPRD Kaltara akan memastikan suara honorer terdengar dan mendapatkan perhatian yang layak.
“Keputusan tetap berada di pusat. Namun, kami akan terus mendukung dan menyampaikan aspirasi honorer Kaltara ke pemerintah pusat,” ujar Alimuddin.
Keterlambatan TMT CPNS dan CPPPK
Alimuddin juga menjelaskan, keterlambatan keluarnya Surat Keputusan (SK) terkait TMT CPNS dan CPPPK disebabkan oleh keputusan dari Kemenpan-RB dan hasil rapat dengan Komisi II DPR RI serta BKN. Ditegaskan, CPNS akan diangkat pada Oktober 2025, sedangkan untuk CPPPK akan dilakukan pada Maret 2026.
Namun, menurut penjelasan dari Pemprov Kaltara, anggaran untuk pembayaran CPNS dan CPPPK hasil rekrutmen 2024 telah disiapkan per 1 Maret 2025, sehingga tinggal menunggu keputusan final dari Presiden terkait penetapan jadwal pengangkatan tersebut.
Tunggu Keputusan Presiden
Alimuddin menambahkan bahwa pada 20 Maret mendatang, Presiden dijadwalkan akan mengeluarkan keputusan terkait masalah ini. “Kami hanya menunggu keputusan dari Presiden, yang dijadwalkan pada 20 Maret nanti,” tambahnya.
Bagi para honorer yang telah dinyatakan lulus CPNS dan CPPPK dari rekrutmen 2024, Alimuddin memastikan bahwa mereka aman, dan daftar nama yang telah lulus saat ini tidak akan berubah, karena sudah dikunci.
DPRD dan Pemprov Kaltara Terus Memperhatikan Aspirasi
Sejak awal, DPRD Kaltara dan Pemprov Kaltara telah memberikan perhatian serius terhadap penundaan ini. Seluruh aspirasi honorer akan terus disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD.
Dengan adanya dukungan penuh dari DPRD Kaltara, honorer di wilayah ini berharap agar proses pengangkatan CPNS dan CPPPK dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan mereka.
