WARTA, NUNUKAN — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan segera menindaklanjuti hasil rapat evaluasi layanan BPJS Kesehatan yang digelar pekan lalu. Rapat tersebut melibatkan DPRD Kaltara, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, seluruh rumah sakit di wilayah provinsi, dan BPJS Kesehatan.
Syamsuddin menegaskan, hasil pertemuan tersebut menghasilkan empat poin rekomendasi strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, khususnya layanan berbasis BPJS.
“Rekomendasi ini harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai hanya menjadi wacana. Kami di DPRD akan terus mengawal prosesnya,” tegas Syamsuddin, Selasa (30/4/2025).
Empat poin utama rekomendasi itu meliputi:
-
Koordinasi Intensif: Dinas Kesehatan diminta menginisiasi komunikasi lebih intens dengan BPJS Kesehatan dan rumah sakit untuk membahas temuan Ombudsman Kaltara terkait kekurangan layanan.
-
Solusi Konkret: Setiap kendala layanan harus ditangani dengan solusi nyata, bukan sekadar dokumentasi laporan.
-
Penguatan Regulasi Anggaran: Dorongan untuk memperkuat pemanfaatan APBD dalam mendukung layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
-
Evaluasi SOP: Peninjauan ulang terhadap regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) antara BPJS dan rumah sakit, agar lebih berpihak pada pasien.
Syamsuddin menambahkan, rekomendasi ini juga menjadi respons atas temuan Ombudsman Kaltara yang menyoroti belum maksimalnya pelayanan BPJS di sejumlah fasilitas kesehatan. Temuan tersebut bahkan sudah menjadi perhatian langsung Gubernur Kaltara dan ditargetkan untuk segera diperbaiki.
“Tidak bisa lagi alasan efisiensi anggaran diberlakukan di sektor kesehatan. Ini menyangkut hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa sektor kesehatan harus tetap menjadi prioritas anggaran, baik dari pemerintah daerah maupun pusat.
