WARTA, TARAKAN — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara mendorong percepatan pembukaan lahan persawahan baru sebagai bagian dari strategi untuk mewujudkan swasembada pangan di daerah.
Dorongan ini disampaikan Ketua Komisi II, Robenson Tadem, usai memimpin rapat kerja bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara pada Rabu (4/6). Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD, H. Muhammad Nasir, serta anggota DPRD lainnya, H. Muddain.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas capaian kegiatan tahun anggaran 2025 dan strategi pembukaan lahan baru untuk sawah. Berdasarkan paparan Dinas Pertanian, optimalisasi lahan sawah saat ini baru terealisasi sekitar 45 persen dari target yang ditetapkan.
“Ini memerlukan tindakan nyata dan cepat. Kita tidak bisa terus menunggu. Swasembada pangan bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan strategis,” tegas Robenson.
Menindaklanjuti arahan Presiden terkait percepatan pembangunan dan rehabilitasi irigasi pertanian, Dinas Pertanian juga melaporkan telah dibentuknya Brigade Pangan, yang terdiri dari petani milenial. Mereka akan bermitra dengan Bulog guna menjaga stabilitas harga pangan di wilayah Kaltara.
Rapat juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR Perkim) yang menjadi mitra kerja strategis dalam mendukung sektor pertanian. Pihak PUPR menyampaikan bahwa sekitar 6.300 hektar lahan telah dilengkapi dengan infrastruktur irigasi, termasuk pintu air, seluruhnya dibiayai melalui APBD Provinsi.
“Masih banyak lahan potensial yang belum digarap. Kami siap bersinergi dengan Dinas Pertanian untuk memperluas pengembangan sawah,” ujar perwakilan dari PUPR Perkim.
DPRD juga menekankan pentingnya perencanaan lintas sektor antar-OPD agar program swasembada pangan tidak berhenti pada tataran konsep. Salah satu usulan konkret adalah menjadikan satu kawasan sebagai proyek percontohan.
“Model percontohan ini penting untuk mengukur efektivitas program sekaligus jadi rujukan pengembangan di daerah lain,” tutup Robenson.
