WARTA, TARAKAN– Menjelang tahun ajaran baru, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong agar proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di seluruh jenjang pendidikan berjalan lancar tanpa hambatan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Komisi IV DPRD Kaltara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara, Disdikbud Kota Tarakan, serta para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Tarakan pada Kamis, 8 Mei 2025.
Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah, bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan sistem penerimaan siswa baru, terutama di wilayah Tarakan.
“Kami ingin memastikan bahwa proses PPDB tahun ini benar-benar siap, tidak ada lagi persoalan zonasi atau kekurangan informasi yang membingungkan orang tua dan siswa,” ujar Syamsuddin.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari Disdikbud Kota Tarakan yang menyatakan saat ini tahapan sosialisasi PPDB sedang berlangsung dan proses penerimaan dijadwalkan akan dimulai pada Juni 2025.
Namun, menurut data Disdikbud Tarakan, daya tampung SMA dan SMK baik negeri maupun swasta, serta madrasah aliyah (MA) belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah lulusan SMP dan MTs. Hal ini berpotensi memunculkan kekhawatiran jika tidak ditangani dengan baik.
“Disdikbud Tarakan berkomitmen agar seluruh siswa yang mendaftar tetap bisa tertampung di sekolah yang tersedia,” tambahnya.
Komisi IV juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah swasta agar bisa menjadi pilihan setara bagi masyarakat, tidak hanya bertumpu pada sekolah negeri.
Sementara itu, anggota Komisi IV, Dino Andrian, menambahkan bahwa pembagian zonasi dan pengaturan domisili harus dirancang secara adil dan transparan agar proses PPDB berjalan tanpa konflik.
“Harapan kami, tahun ini penerimaan siswa baru berjalan tertib, adil, dan tidak memunculkan polemik seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Dino.
