WARTA, MALINAU – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Malinau, Agus Salim, menyoroti minimnya pemahaman masyarakat terkait prosedur layanan BPJS Kesehatan. Temuan ini ia sampaikan setelah melakukan kegiatan reses dan serap aspirasi dari warga secara langsung.
Menurut Agus, salah satu keluhan yang paling sering muncul adalah kebingungan masyarakat dalam mengikuti alur rujukan pelayanan kesehatan melalui BPJS. Banyak warga yang ingin langsung dirujuk ke rumah sakit besar, seperti di Tarakan, tanpa memahami bahwa prosedur tersebut harus melewati beberapa tahap berjenjang.
“Ternyata masih banyak masyarakat yang belum paham prosedur layanan BPJS Kesehatan. Salah satunya terkait rujukan. Mereka tidak tahu bahwa prosesnya harus dimulai dari Puskesmas, lalu ke rumah sakit di daerahnya dulu sebelum bisa ke rumah sakit lain seperti Tarakan,” jelas Agus Salim, Minggu (28/4).
Agus yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltara menambahkan bahwa ketidaktahuan ini kerap membuat pasien dan keluarganya menjadi panik atau merasa kesulitan. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas dan biaya transportasi yang tinggi.
“Ini bukan hanya masalah prosedur, tapi juga soal kemanusiaan. Bayangkan orang sedang sakit, harus bolak-balik hanya karena tidak tahu alurnya. Belum lagi jika jaraknya jauh dan mereka tidak punya cukup biaya,” tegasnya.
Usul Bentuk Posko BPJS di Setiap Rumah Sakit
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Agus Salim mengusulkan agar BPJS Kesehatan membentuk Posko Informasi BPJSdi setiap rumah sakit. Posko ini diharapkan dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan langsung terkait hak, kewajiban, dan prosedur layanan kesehatan.
“Masyarakat minta supaya di setiap rumah sakit ada Posko BPJS. Biar mereka tidak bingung. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada perubahan aturan teknis, bisa langsung tanya ke petugas di sana,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa petugas yang ditempatkan haruslah orang yang kompeten dan sabar dalam melayani, serta ditempatkan di titik yang mudah diakses masyarakat.
“Posko itu harus benar-benar berfungsi. Jangan hanya ada papan nama, tapi tidak ada petugas atau malah tidak bisa memberikan solusi. Masyarakat butuh pendampingan yang jelas, apalagi dalam kondisi sakit,” tambahnya.
DPRD Siap Dorong Evaluasi Pelayanan
Melalui suara masyarakat yang ia terima, Agus Salim berkomitmen akan membawa persoalan ini ke forum resmi DPRD untuk didorong menjadi evaluasi layanan publik, khususnya yang menyangkut pelayanan dasar seperti kesehatan.
“BPJS itu program besar pemerintah, jadi jangan sampai masyarakat malah kesulitan mengaksesnya. Harus ada evaluasi dari sisi pelayanan, khususnya komunikasi dan pendampingan di lapangan,” tutupnya.
