WARTA, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun 2025 dengan dua agenda strategis, Senin (tanggal kegiatan). Dalam rapat ini, dibahas penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan penyampaian nota pengantar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltara.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Ingkong Ala, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta perwakilan OPD dari seluruh lingkungan Pemprov Kaltara.
Dalam sambutannya, Nasir menyampaikan bahwa pembahasan RPJMD ini merupakan kelanjutan dari kerja Panitia Khusus (Pansus) yang telah menuntaskan kajian awal dokumen tersebut. “Hari ini kita menyampaikan hasil pembahasan awal Pansus, yang nantinya akan menjadi fondasi penyusunan dokumen akhir RPJMD. Ini sangat penting sebagai arah pembangunan Kaltara lima tahun ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait RTRW periode 2025–2044, DPRD menegaskan pentingnya keselarasan dokumen tata ruang dengan arah pembangunan provinsi. DPRD berkomitmen penuh mengawal proses penyusunan RTRW agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 dan 14 Tahun 2021.
“Kami ingin pastikan RTRW ini tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga berpihak pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Nasir.
Ia juga menambahkan bahwa tata ruang yang tepat akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan pembangunan. “RTRW bukan sekadar peta zonasi, tapi dokumen strategis yang menentukan masa depan wilayah ini. Kita ingin pembangunan Kaltara berjalan terarah, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Dengan pengesahan awal dua dokumen strategis ini, DPRD Kaltara membuka jalan bagi proses perencanaan pembangunan yang lebih matang dan terintegrasi, menjawab tantangan masa depan provinsi termuda di Indonesia ini.
