WARTA, TANJUNG SELOR – Dalam upaya merespons aspirasi masyarakat Desa Tanah Kuning, Wakil Bupati Bulungan Kilat, A.Md memimpin pertemuan strategis yang turut dihadiri oleh jajaran DPRD Bulungan, Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Tanjung Selor, serta Direksi PT Indonesia Strategis Industri (ISI). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wabup pada Selasa (3/6) ini menjadi kelanjutan dari audiensi yang sebelumnya digelar di DPRD Bulungan.
Keterlibatan DPRD Bulungan dalam proses ini sangat menonjol, karena sebelumnya lembaga legislatif tersebut telah menggelar hearing dengan Koalisi Masyarakat Peduli Tanah Kuning pada 14 Mei 2025. Dalam forum itu, DPRD menerima sejumlah tuntutan masyarakat, khususnya terkait pelepasan wilayah pemakaman dari kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kini berada dalam area PT ISI.
Selain soal pemakaman, DPRD juga menyoroti pentingnya peninjauan kembali zona penyangga (bumper zone) pada kawasan permukiman dan kebun masyarakat yang terdampak langsung oleh pengembangan kawasan industri.
Wabup Kilat menegaskan bahwa Pemkab Bulungan akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan peninjauan lapangan bersama pihak perusahaan dan masyarakat. Fokus utama peninjauan adalah memastikan kejelasan status wilayah pemakaman yang diklaim masuk area operasional perusahaan.
“Kita akan agendakan kunjungan lapangan secepatnya. Pemerintah daerah bersama DPRD dan pihak perusahaan akan turun langsung meninjau lokasi yang menjadi persoalan,” jelas Kilat.
Dalam forum itu juga dibahas perlunya penyesuaian tata ruang, yang saat ini masih mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara. Proses perubahan RTRW ini diakui membutuhkan waktu dan regulasi yang ketat, karena hanya bisa dievaluasi setiap lima tahun.
“Melalui instansi teknis, saya minta persoalan ini dikaji secara menyeluruh. DPRD sudah menyampaikan aspirasi masyarakat, dan sekarang saatnya kita duduk bersama mencari solusi terbaik dengan tetap mematuhi aturan,” tegas Wabup.
Pertemuan ini mencerminkan sinergi lintas sektor, dengan DPRD Bulungan memainkan peran penting sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.(*)
