WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mulai mengambil langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan retribusi. Rabu (9/7), digelar rapat pembahasan rencana penerapan sistem pembayaran retribusi secara elektronik (digitalisasi) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Benuanta, Gedung Gadis II, Tanjung Selor.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP., dan dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kepala UPTD pelabuhan, perwakilan Bank Indonesia, Bank Kaltimtara, serta pihak dari sektor perhubungan dan perbankan.
“Digitalisasi sistem retribusi ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pelayanan, meminimalisir kebocoran pendapatan, dan memaksimalkan pengawasan di sektor transportasi, khususnya pada pelayanan pelabuhan di bawah kewenangan Pemprov Kaltara,” tegas Pollymaart.
Langkah ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur Ingkong Ala dengan mendorong optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Enam Bulan Menuju Cashless di Pelabuhan
Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dishub Kaltara kini didorong untuk mulai menerapkan pembayaran non-tunai. Dengan sistem ini, retribusi tidak lagi dibayar secara tunai, melainkan langsung melalui kanal digital ke rekening kas daerah.
“Targetnya dalam enam bulan ke depan, sistem ini sudah berjalan optimal. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal peningkatan PAD dan APBD daerah,” tambah Pollymaart.
Jika implementasi ini berhasil di sektor pelabuhan, Pemprov Kaltara berencana menerapkan sistem serupa di sektor lainnya, termasuk layanan di rumah sakit.
Didukung Bank Indonesia dan Perbankan Daerah
Inisiatif ini juga mendapat dukungan langsung dari Bank Indonesia dan Bank Kaltimtara. Mereka siap memfasilitasi dari sisi infrastruktur dan edukasi agar proses transisi digital berjalan lancar.
Pollymaart juga meminta agar Dishub sebagai leading sector, bisa segera menyiapkan semua aspek teknis dan administratif, serta melibatkan seluruh jajaran kepala OPD dalam penyesiaan ekosistem digital pelayanan pelabuhan.
Kolaborasi Lintas Instansi untuk Pelayanan Lebih Modern
Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Kepala UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Kepala UPTD PLBL Liem Hie Djung Nunukan, perwakilan dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tarakan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kaltara, serta perwakilan lembaga keuangan.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan sistem digitalisasi retribusi akan menjadi inovasi unggulan Pemprov Kaltara dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, serta menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
