WARTA, TARAKAN – Suasana di ruang rapat Komisi I DPRD Kalimantan Utara, Senin (23/12/2024), penuh dengan diskusi serius. Hari itu, isu krusial yang menyangkut masa depan ratusan tenaga honorer di Kalimantan Utara menjadi topik utama. DPRD Kaltara, bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Hukum Setda Kaltara, membahas rencana rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, memimpin jalannya rapat. Dengan didampingi Plt. Kepala BKD, Andi Amriampa, serta Plt. Kepala Biro Hukum, Hj. Setyoningsih, Alimuddin menyampaikan harapan besar atas program ini. “Tahap pertama, kami merencanakan rekrutmen untuk 1.200 tenaga kerja. Pada tahap kedua, fokusnya adalah mengakomodasi 800 tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari dua tahun,” katanya dengan penuh optimisme.
Bagi banyak tenaga honorer, kabar ini membawa secercah harapan. Mereka yang selama ini mengabdikan diri di berbagai instansi pemerintah, seringkali di tengah keterbatasan, kini memiliki peluang untuk mendapatkan pengakuan formal atas kerja keras mereka. “Kami ingin memastikan tenaga honorer yang sudah lama berkontribusi ini tidak merasa dilupakan,” tegas Alimuddin.
Namun, rapat ini tidak hanya membahas soal rekrutmen. Ada isu lain yang juga menjadi fokus, yakni Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2025. Landasan hukum yang kokoh dianggap penting untuk mendukung berbagai kebijakan, termasuk rekrutmen PPPK, agar berjalan transparan dan sesuai aturan.
Dalam diskusi tersebut, Alimuddin juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD, BKD, dan Biro Hukum untuk memastikan kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltara. “Kami tidak hanya ingin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga ingin memberikan kepastian bagi mereka yang selama ini mengabdi tanpa status yang jelas,” ujarnya.
Bagi para tenaga honorer, rapat ini menjadi harapan baru. Seorang honorer yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, “Kami hanya ingin diakui. Kalau akhirnya diangkat sebagai PPPK, itu seperti mimpi yang jadi kenyataan.”
Langkah ini menjadi awal dari perjalanan panjang menuju tahun 2025, dengan rekrutmen PPPK sebagai salah satu tonggak pentingnya. Di tengah dinamika ini, harapan akan keadilan dan pengakuan terus hidup, tidak hanya di ruang rapat, tetapi juga di hati ratusan tenaga honorer yang menunggu kabar baik dari pemerintah.
