WARTA, TANJUNG SELOR — Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltara secara resmi membatalkan seleksi penerimaan Konsultan Individu (KI) bidang Perencanaan. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resmi @pu_permukiman_kaltara.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Konsultan Individual, disebutkan bahwa keputusan ini diambil dengan berat hati. Pembatalan ini terjadi akibat adanya efisiensi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai 80 persen. Sebagai dampaknya, sejumlah anggaran, termasuk untuk pengadaan konsultan individu, terpaksa dipangkas.
“Meski keputusan ini berat, kami menghargai antusiasme seluruh peserta yang telah menunjukkan minat dan keseriusan dalam mengikuti proses seleksi,” ujar panitia dalam pengumuman tersebut.
Panitia juga mengungkapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Mereka berharap keputusan ini tidak menyurutkan semangat peserta untuk terus berkarya dan berkembang, serta meyakini bahwa setiap pintu yang tertutup akan membuka jalan menuju kesempatan yang lebih baik.
BPPW Kaltara mengimbau agar seluruh peserta tetap optimis dan terus berusaha dalam mencari peluang baru.
- Efisiensi Anggaran
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadapi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan pada tahun 2025. Anggaran yang awalnya dialokasikan sebesar Rp 110,95 triliun, kini harus dipangkas menjadi hanya Rp 29,57 triliun, sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga yang dijalankan oleh pemerintah. Total pemangkasan mencapai Rp 81,3 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran tersebut akan berdampak langsung pada pencapaian target program prioritas Kementerian PU. “Pemangkasan anggaran ini tentu akan mempengaruhi sejumlah proyek infrastruktur yang sedang berjalan,” ujar Dody dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/2).
Beberapa proyek yang terdampak antara lain dalam sektor Sumber Daya Air dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 27,72 triliun. Akibat pemangkasan ini, pembangunan 14 unit bendungan, revitalisasi danau, serta proyek jaringan irigasi dan pengendalian banjir yang direncanakan, harus mengalami penundaan atau pengurangan skala.
Sektor Bina Marga juga tidak lepas dari dampak pemangkasan. Sebesar Rp 24,83 triliun dialokasikan untuk efisiensi, yang berdampak pada pembangunan jalan sepanjang 57 km, peningkatan kapasitas jalan 1.102 km, serta proyek jembatan dan flyover yang harus dikurangi. Selain itu, proyek padat karya yang melibatkan 24.600 tenaga kerja juga turut terdampak.
Di sektor Cipta Karya, pemangkasan anggaran mencapai Rp 7,75 triliun. Beberapa proyek yang terpengaruh di antaranya adalah pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah, dan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) yang harus direvisi atau ditunda.
Tak hanya itu, pemangkasan juga terjadi pada proyek Prasarana Strategis dengan anggaran sebesar Rp 20,69 triliun, yang mempengaruhi pembangunan sekolah, pasar, serta fasilitas olahraga dan prasarana lainnya yang sebelumnya sudah direncanakan.
Dody menambahkan, efisiensi anggaran ini juga berlaku pada dukungan manajemen dan kegiatan lainnya sebesar Rp 390 miliar, yang mencakup perencanaan, penguatan sumber daya manusia, pengawasan, hingga konstruksi pembiayaan infrastruktur.
Meski adanya pemangkasan anggaran ini, Kementerian PU tetap berkomitmen untuk menjalankan program prioritas dengan sebaik-baiknya, meskipun harus menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mewujudkan target pembangunan infrastruktur nasional.
