Gubernur Zainal: Percepat, Tak Perlu Tunggu 60 Hari
WARTA, TANJUNG SELOR – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menuai apresiasi. Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang telah mencapai 81 persen menjadi bukti nyata semangat perbaikan tata kelola keuangan daerah yang semakin kuat.
Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, MBA., Ak., CA., CFrA., CSFA., CPA., CIAE, dalam pertemuan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024, yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Kaltara, Senin (2/6/2025).
“Kami memberikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Pemprov Kaltara dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Capaian 81 persen ini merupakan progres yang sangat baik dan patut dipertahankan serta ditingkatkan,” ujar Novy.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, sebagaimana amanat Pasal 21 UU No. 15 Tahun 2004.
“DPRD memiliki peran penting untuk turut membahas dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi. Kolaborasi ini menjadi kunci efektivitas pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh tindak lanjut dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Kalau bisa satu minggu atau dua minggu selesai, kita selesaikan segera. Saya sudah instruksikan semua perangkat daerah untuk bekerja cepat, tepat, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Zainal menekankan pentingnya budaya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan. Bagi Gubernur, tindak lanjut bukan sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi juga bagian dari membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Opini WTP memang penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan kita benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Membangun Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik
Dengan pencapaian tindak lanjut sebesar 81 persen, Pemprov Kaltara menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari integritas pelayanan publik. BPK berharap progres ini terus dijaga, hingga seluruh rekomendasi dapat diselesaikan 100 persen, sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang berdaya saing dan berintegritas tinggi.
