WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara terus mengakselerasi upaya pemulihan akses jalan lingkar Krayan di Kabupaten Nunukan, yang terdampak banjir dan longsor beberapa waktu lalu.
Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan dilaksanakan pada Rabu, 09 Juli 2025 di Ruang Rapat Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara. Rakor ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan OPD lingkup Pemprov Kaltara yang terlibat langsung dalam penanganan darurat tersebut.
Plt. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltara, Rony Haryanto, mengungkapkan bahwa tim dari Dinas PUPR telah memulai mobilisasi peralatan dan personel untuk membuka akses jalan yang terputus akibat bencana.
“Kami mengupayakan normalisasi sesegera mungkin, khususnya pada titik-titik yang tertutup longsor, agar mobilitas warga tidak terganggu terlalu lama,” jelas Rony.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan kaji cepat di lapangan dan menyusun kebutuhan anggaran darurat yang akan diajukan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Fokus kita saat ini adalah percepatan pemulihan jalur vital. Tim sudah bergerak, dan data hasil peninjauan menjadi dasar pengusulan dana darurat agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Andi.
Ia menambahkan, meskipun bantuan logistik dasar seperti pangan ditangani pemerintah kabupaten, akses jalan utama tetap menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan lintas sektor:
-
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Kaltara segera melaksanakan kegiatan penanganan darurat di lapangan.
-
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kaltara menyarankan agar proses pengadaan dalam penanganan darurat mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 06 Tahun 2024, yang mengatur mekanisme pengadaan dalam kondisi kedaruratan.
-
Inspektorat Provinsi Kaltara turut serta melakukan pengawasan dan pendampingan guna memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai aturan.
Di lapangan, koordinasi juga terus dilakukan secara intensif antara BPBD dan pemangku kepentingan lokal, termasuk Camat Krayan Selatan, Sekcam, kepala desa, dan tokoh masyarakat di wilayah Long Layu.
“Kami hadir langsung di lokasi terdampak untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat bisa segera dipenuhi. Semua langkah kami dasarkan pada hasil kajian lapangan,” kata Rony.
BPBD Kaltara menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat dan efektif, termasuk melalui pembentukan tim kaji cepat lintas sektor yang berperan dalam percepatan pemulihan infrastruktur strategis di wilayah perbatasan tersebut.
Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, perangkat daerah, dan masyarakat, diharapkan dampak bencana bisa diminimalisir dan aktivitas warga segera kembali normal.
