WARTA, TANJUNG SELOR – Bencana longsor yang melanda Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), menyebabkan wilayah tersebut terisolasi total. Akses transportasi, baik darat maupun udara, lumpuh akibat cuaca ekstrem yang menghantam kawasan perbatasan ini dan merusak infrastruktur secara luas.
Salah satu titik terparah terletak di ruas Jalan Lingkar Krayan yang menghubungkan Long Padi dan Long Rungan di Kecamatan Krayan Tengah. Longsor di jalur ini memutus akses ke lima desa, sehingga distribusi logistik dan layanan publik menjadi terganggu.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltara, Andi Amriampa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan BPBD Kabupaten Nunukan serta sejumlah dinas teknis untuk merumuskan langkah penanganan.
“Penanganan infrastruktur akan ditangani oleh Dinas PUPR Kaltara. Sementara BPBD fokus pada penanganan darurat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT),” ujarnya Sabtu (31/5/2025).
Andi Amriampa menjelaskan, meskipun jalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian Dinas PUPR, tingkat kerusakan kali ini jauh lebih parah dan membutuhkan pendekatan khusus serta anggaran besar.
“Ada beberapa opsi yang kami siapkan. Pertama, pembukaan akses darurat. Kedua, Bappeda dan PUPR harus menyusun rencana anggaran, karena ini adalah jalan provinsi. Ketiga, bila status bencana ditetapkan, maka kita bisa mengajukan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke BNPB, asalkan syaratnya terpenuhi,” paparnya.
Terkait anggaran BTT sebesar Rp10 miliar yang telah disiapkan, Andi menyebutkan bahwa perencanaan teknis masih dalam proses penyusunan. Belum bisa dipastikan berapa besar anggaran yang akan dialokasikan untuk penanganan dampak longsor ini.
“Kami masih memantau situasi di lapangan. Jika diperlukan, status darurat akan diperpanjang,” tambahnya.
Sementara itu, masyarakat dari lima desa yang terdampak terus berupaya membuka jalur alternatif secara swadaya untuk kendaraan roda dua. Pemerintah daerah berharap langkah-langkah penanganan segera diimplementasikan, mengingat gangguan ini sangat mempengaruhi distribusi bahan pokok dan akses layanan kesehatan di wilayah perbatasan.
Plt Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltara, Roni Haryanto menambahkan posko bencana di BPBD Kaltara juga aktif menerima laporan dan informasi soal perkembangan kondisi bencana yang terjadi. Pihaknya juga terus menyusun kebutuhan anggaran sebagai langkah tanggap darurat, dalam penanganan bencana. Termasuk penanganan kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Krayan.
