WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat dalam merespons bencana yang terjadi di sejumlah wilayah. Pada Selasa, 27 Mei 2025, digelar Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kebutuhan Belanja Penanggulangan Bencana di Ruang Rapat BKD Provinsi Kaltara.
Rapat ini dihadiri oleh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara dan dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa. Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi penanggulangan bencana yang digelar sehari sebelumnya, Senin, 26 Mei 2025.
Dari hasil rapat sebelumnya, disepakati dua rekomendasi penting. Pertama, penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 26 Mei hingga 31 Desember 2025. Kedua, penetapan Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor untuk wilayah Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Malinau terhitung sejak 25 Mei hingga 8 Juni 2025.
“Rekomendasi tersebut akan segera ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara,” ujar Andi. Ia menegaskan bahwa BPBD bersama lintas OPD akan mulai fokus melakukan penanganan bencana, khususnya banjir dan longsor yang tengah melanda wilayah Malinau dan Nunukan.
Tak hanya itu, upaya perbaikan infrastruktur yang terdampak, seperti di wilayah Krayan, juga menjadi perhatian utama. Dalam rapat tersebut dibahas pula kebutuhan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), yang mencakup penyediaan logistik hingga pembiayaan lain yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.
Sekretaris BPBD Kaltara, Andre Junianto Patongloan, menambahkan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara rinci kebutuhan di lapangan serta menyusun rencana penggunaan anggaran secara efektif dan sesuai regulasi. Termasuk di antaranya penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur pelaksanaan BTT dalam konteks penanggulangan bencana.
“Ini adalah bentuk gerak cepat Pemprov Kaltara dalam merespons bencana, baik dalam tahap tanggap darurat maupun pasca bencana. Namun tetap, semua dilakukan dengan mengacu pada aturan yang berlaku dalam penggunaan anggaran,” tegas Andre.
Melalui koordinasi yang solid dan perencanaan matang, Pemprov Kaltara berharap dapat memberikan penanganan yang optimal bagi masyarakat terdampak bencana.
