WARTA, TANJUNG SELOR – Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Teknis Penanggulangan Karhutla sekaligus membahas usulan anggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR) untuk tahun anggaran mendatang.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, SPAB, dan Kepala Dinas Kehutanan Kaltara, Senin, 2 Juni. Kegiatan ini turut melibatkan perwakilan perusahaan yang memiliki konsesi kehutanan, mengingat masing-masing perusahaan juga memiliki tanggung jawab dalam upaya pengendalian karhutla di areal kerja mereka.
Dalam rapat tersebut, Andi Amriampa menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, baik dari pemerintah daerah, pusat, hingga pihak swasta dalam penanganan karhutla yang semakin kompleks.
“Rencana penganggaran ini harus disesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fokus kita bukan hanya penanganan karhutla tahun ini, tetapi juga langkah-langkah strategis jangka panjang untuk tahun depan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kaltara saat ini telah menetapkan status siaga darurat hidrometeorologi, baik untuk musim basah maupun musim kering. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam, termasuk karhutla.
“Kesiapsiagaan harus dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, kita dorong tidak hanya pembiayaan dari APBD, tapi juga dari pemerintah pusat melalui DBHDR dan skema pendanaan lainnya,” tegas Andi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kaltara menegaskan bahwa sinergi antara dinas, BPBD, serta perusahaan pemegang izin kehutanan menjadi kunci utama dalam memperkuat sistem deteksi dini, patroli, hingga respons cepat terhadap karhutla.
Rapat teknis ini diharapkan menjadi landasan dalam menyusun proposal penganggaran DBHDR yang tepat sasaran dan dapat mendukung efektivitas program penanggulangan karhutla di Provinsi Kaltara.
