WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyepakati anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025 yang mencapai Rp 3,1 triliun. APBD 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik di provinsi yang baru berusia muda ini.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto, menjelaskan bahwa dua komponen utama yang menjadi fokus dalam APBD 2025 adalah belanja pegawai dan belanja fisik. Dalam struktur anggaran, belanja pegawai ditetapkan sebesar 30 persen dari total APBD, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat yang memberi ruang hingga tahun 2027 untuk rekrutmen tenaga PPPK dan CPNS di daerah.
“Belanja pegawai kita masih di angka 30 persen, yang merupakan batas maksimal. Pemerintah pusat memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan rekrutmen PPPK dan CPNS hingga 2027,” ungkap Denny.
Sementara itu, untuk belanja fisik, yang meliputi pembangunan infrastruktur serta sektor pendidikan dan kesehatan, Kaltara mengalokasikan 40 persen dari total APBD 2025. Angka ini telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mandatory spending (pengeluaran wajib), yang tidak bisa diabaikan jika APBD ingin lolos evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Belanja fisik ini memang sifatnya wajib. Jika tidak dipenuhi, APBD kita tidak akan lolos dalam evaluasi Kemendagri. Selain infrastruktur, ini juga mencakup pendidikan dan kesehatan, yang menjadi prioritas utama,”terang Denny.
Di samping itu, Pemprov Kaltara juga menyiapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Berdasarkan arahan Kemendagri, meskipun program tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya, anggaran sebesar Rp 30 miliar telah disiapkan dalam pos belanja tidak terduga untuk memastikan program tersebut dapat segera dijalankan. Dana tersebut akan difokuskan pada siswa di tingkat SMA, SMK, dan SLB.
“Untuk makan bergizi gratis, anggaran sementara ini kita tempatkan di belanja tidak terduga, sekitar Rp 30 miliar. Program ini sesuai dengan kewenangan Pemprov Kaltara untuk tingkat SMA dan SMK,” tambah Denny.
Dengan adanya anggaran yang fokus pada belanja fisik dan pengeluaran wajib lainnya, diharapkan Kaltara dapat terus berkembang, meningkatkan pelayanan publik, serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.
