WARTA, TANJUNG SELOR — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk segera mempercepat pelaksanaan program dan serapan anggaran tahun 2025. Dorongan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (23/6), sebagai bentuk evaluasi dan pengawasan kinerja mitra kerja.
Anggota Komisi II, Muhammad Nasir, S.Pi., MM., mengungkapkan kekhawatirannya atas rendahnya realisasi fisik dan keuangan DKP yang hingga 23 Juni 2025 baru mencapai 38,64 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp20,16 miliar.
“Angka ini menunjukkan pelaksanaan program masih belum optimal, padahal kita sudah memasuki akhir triwulan kedua. Perlu percepatan agar tidak ada kegiatan yang tertunda atau tidak selesai tepat waktu,” tegas Nasir.
Komisi II mencatat sejumlah program prioritas yang serapannya masih minim, seperti pengadaan sarana perikanan tangkap dan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir—yang dinilai berdampak langsung pada ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
“Program-program ini bukan sekadar angka. Ini menyangkut kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan. Maka penting bagi DKP untuk mengeksekusinya tepat waktu dan tepat sasaran,” tambahnya.
Komisi II berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan seluruh program DKP sepanjang tahun berjalan, demi memastikan anggaran daerah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
